# Diduga Ada ‘Kongkalikong’ Setelah Surat Askab Diabaikan, Tim Baber United Rugi Besar
LABUSEL (Waspada.id): Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Labuhanbatu Selatan (Labusel) diterpa badai mosi tidak percaya. Permintaan keras untuk segera mencopot oknum Ketua Askab Labusel terus menggema.
Hal itu mencuat menyusul kisruh dalam pelaksanaan turnamen sepak bola lokal memperebutkan Piala Bupati Labuhanbatu selatan yang digelar di Desa Sabungan, Dusun Simandiangin, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan.
Pemicunya adalah tindakan panitia pelaksana yang diduga kuat telah mengangkangi atau mengabaikan Surat Rekomendasi resmi yang dibuat oleh pengurus Askab sendiri, yang berdampak merugikan salah satu tim peserta, Barber United sehingga gagal untuk melaju ke babafinal.
Kekacauan ini mencapai puncaknya setelah Barber United merasa dirugikan secara fatal akibat perubahan regulasi mendadak atau kebijakan teknis yang menyimpang dari Surat Rekomendasi yang bernomor 22/ASKAB PSSI/LB-S/X/2025.
Tim yang telah berjuang keras ini terpaksa menerima kerugian, baik secara posisi dalam kompetisi maupun finansial.
Padahal, tim ini telah mampu menghibur masyarakat Labuhanbatu Selatan dengan menghadirkan pemain-pemain dari Liga Nasional bahkan pemain dari luar negeri, ini merupakan sejarah baru untuk sepakbola di Labuhanbatu Selatan.
“Suratnya sudah ditandatangani dan menjadi dasar hukum turnamen. Tapi, di lapangan, panitia berjalan seenaknya, mengubah aturan main, dan itu jelas merugikan kami di Barber United,” kata salah satu perwakilan tim yang disampaikan kepada Waspada.id melalui keterangan pers tertulis pada Selasa (7/10).
Meskipun disebut “rekomendasi,” surat ini memiliki kekuatan kontrol yang sangat mengikat dalam tata kelola sepak bola. Contohnya, penggunaan perangkat pertandingan, rekomendasi dari Askab seringkali mencakup penetapan atau persetujuan penggunaan perangkat pertandingan resmi (Wasit dan Pengawas Pertandingan) dari PSSI.
Tanpa rekomendasi ini, perangkat resmi PSSI tidak akan bertugas, dan turnamen dianggap ilegal atau tidak resmi. Surat rekomendasi Askab PSSI bukan Surat Keputusan (SK), tetapi isinya bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara kegiatan.
“Mengabaikan isi rekomendasi sama saja dengan melanggar peraturan organisasi dan dapat berujung pada pencabutan izin (rekomendasi) serta sanksi lainnya dari Askab PSSI,” ujar salah satu perwakilan tim itu.
Tudingan Adanya ‘Kongkalikong’
Situasi ini menjadi semakin panas setelah munculnya dugaan serius mengenai adanya “kongkalikong” atau persekongkolan antara oknum panitia pelaksana dengan pihak internal Askab Labusel.
Dugaan ini muncul karena tidak adanya tindakan tegas dan cepat dari Askab sebagai pembuat keputusan untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan panitia.
“Kami menduga ini bukan sekadar kesalahan panitia. Mengapa Surat yang mereka buat sendiri bisa diabaikan tanpa ada sanksi?,” sebutnya.
Ini menguatkan indikasi bahwa ada izin atau restu dari dalam (Askab), bahkan ketua panitia berulang kali menelpon ketua Askab Labusel tidak diangkat.
“Bahkan ada isu yang berkembang di lapangan bahwa panitia telah memberikan sejumlah uang untuk biaya perjalanan pengurus Askab menuju ke lapangan pertandingan,” tambah sumber tersebut.
Desakan agar Ketua Askab dicopot bukan lagi hanya berasal dari tim yang dirugikan, tetapi juga dari berbagai elemen sepak bola di Labusel yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Mereka menilai, kegagalan Askab dalam menegakkan keputusan sendiri serta dugaan pembiaran terhadap pelanggaran aturan adalah bentuk kegagalan kepemimpinan yang serius.
Pihak-pihak terkait mendesak Asprov PSSI Sumatera Utara untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran regulasi dan etika ini.
Tujuannya adalah untuk membersihkan organisasi dari praktik yang merusak integritas kompetisi dan masa depan sepak bola Labusel.
Saat dikonfirmasi, Ketua Askab Labusel Debby Anry HM Siregar Harahap belum memberikan jawaban. (id20)
