PALAS (Waspada): Ratusan masyarakat tergabung dalam Aliansi Rakyat Menuntut (Alarm) Kabupaten Padanglawas (Palas) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Pj Bupati Palas Ir. Ardan Noor Hasibuan mencopot Inspektur Inspektorat, HPS dan Plt Kadis Pendidikan, SD karena dinilai telah berpolitik praktis.
Pantauan Waspada, Kamis (7/11), Alarm Palas menyampaikan aspirasinya pertama kali di kantor Bupati Palas, Kantor Inspektorat dan Bawaslu dengan membawa spanduk, poster bergambar sejumlah pimpinan OPD, kepala sekolah dan kepala lingkungan yang diduga telah memihak kepada salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Palas.
Pimpinan Aksi, Andrew Amanah Hasibuan dan Ahmad Ropiki Tantawi dalam orasinya menyampaikan pihaknya sangat kecewa terhadap penilaian buruknya netralitas beberapa pimpinan OPD dan oknum ASN di daerah tersebut.
Andrew mengatakan seperti dalam sebuah video yang beredar di atas sebuah perahu. Salah satu oknum ASN Dinas Kesehatan rekan HPS di perahu itu dengan sengaja menunjukkan simbol jari serta menyebutkan jargon salah satu Paslon.
Kemudian, mereka juga menduga kuat Harjusli Pahri telah menyalahgunakan fungsi, wewenang dan fasilitas serta jabatannya untuk menguntungkan salah satu Paslon dan merugikan Paslon lain dengan dugaan menekan atau menakut-nakuti para kepala desa agar mendukung salah satu Paslon.
Ahmad Ropiki Tantawi menambahkan, dugaan keberpihakan ASN tersebut bukan sampai disitu saja. Kepala Dinas Pendidikan Palas, SD juga diduga kuat telah menjadi tim sukses salah satu Paslon, bahkan oknum camat Sosopan dan camat Barumun Tengah juga diduga kuat telah berpihak kepada salah satu calon.
Atas kondisi tersebut, Alarm Palas meminta Pj Bupati Palas Ir Ardan Noor Hasibuan segera mengusulkan pencopotan jabatan Kepala Inspektorat Palas, HPS dan Kepala Dinas Pendidikan, SD serta meminta Dinas Pendidikan menertibkan jajarannya. Baik, oknum kepala sekolah dan guru-guru yang diduga telah melakukan upaya keberpihakan kepada salah satu calon.
Alarm Palas juga meminta Bawaslu agar lebih optimal menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam menyikapi potensi pelanggaran aturan Pilkada yang dilakukan ASN, kepala desa dan aparatur desa serta meminta KPU Palas agar tidak melakukan keberpihakan, penggiringan jajaran penyelenggara kepada salah satu calon. (cms)
