LUBUKPAKAM (Waspada.id): DPRD Deliserdang menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang tahun 2026.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama Rancangan KUA-PPAS APBD Deliserdang tahun 2026 antara Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan dengan Wakil Ketua DPRD, Agustiawan Saragih, pada Rapat Paripurna DPRD Deliserdang, Senin (24/11/25).
Bupati Asri Ludin Tambunan dalam pidatonya menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat.
“Kesepakatan KUA dan PPAS ini menjadi pedoman kunci dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai amanat regulasi yang berlaku,” kata Asri Ludin Tambunan.
Dijelaskannya, rancangan KUA dan PPAS 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deliserdang 2025–2029.
Dalam dokumen tersebut, KUA memuat asumsi dasar, perkiraan pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah. Sedangkan, PPAS berisi arah kebijakan prioritas dan plafon anggaran sementara.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Deliserdang mengusung tema, “Penguatan dan Akselerasi Integrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Empat prioritas pembangunan yang disepakati yaitu, peningkatan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang sehat, cepat, transparan, dan berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Kemudian pembangunan ekonomi yang sehat, berkualitas, dan inklusif dan pembangunan lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan berkelanjutan,” papar Bupati.
Ia juga merinci proyeksi anggaran tahun 2026, antara lain pendapatan daerah sebesar Rp4.105.981.486.912 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1.437.501.758.658, dan pendapatan transfer Rp 2.668.479.728.254.
Untuk belanja daerah sebesar Rp4.218.346.486.912, terdiri dari belanja operasional dan modal, belanja tak terduga, belanja transfer, pembiayaan daerah.
Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp130.365.000.000, pengeluaran pembiayaan Rp18.000.000.000, dan pembiayaan netto sebesar Rp112.365.000.000.
“Dana ini digunakan untuk menutup defisit belanja, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berjalan ditetapkan nol,” sebutnya.
Bupati Asri Ludin Tambunan juga memaparkan berbagai capaian program prioritas selama sembilan bulan masa kepemimpinan. Diantaranya misi Sehat Pelayanan Publiknya. Bahkan, sudah sebanyak 835.424 warga menerima pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Bupati Bekerja Bertemu Rakyat (Berjemur), sekitar 15.876 dokumen kartu tanda penduduk (KTP) elektronik diterbitkan melalui program cepat, transparan, mudah (CTM). Kemudian, ada 650 pengaduan masyarakat terselesaikan melalui Call Center 112.
Sedangkan, untuk misi Sehat Masyarakatnya, cakupan jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin mencapai 96,44 persen, dimana 408 warga mendapatkan layanan kesehatan unregistered melalui Program Pelayanan Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain (Pas Pula). Kemudian 1.000 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tidak mampu dapat menerima beasiswa pendidikan murah dan berkualitas (Pemula).
Selanjutnya, untuk misi Sehat Ekonominya, produksi padi mencapai 348.482 ton, cabai merah 4.717 ton, produksi ikan budidaya dan tangkap mencapai 69.513 ton, penanganan irigasi sepanjang 3.766 meter, pembangunan infrastruktur dasar terus dilaksanakan.
Terakhir, misi Sehat Lingkungannya, 265 unit rumah tidak layak uuni (RTLH) direhabilitasi, 21,32 kilometer penanganan ruas jalan utama, empat unit Bank Sampah baru terbentuk.
Beberapa target penting yang ingin dicapai pada tahun 2026, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi 78,40 poin, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,30–79,80, penurunan stunting menjadi 17 persen, pertumbuhan ekonomi 5,48–5,88 persen, penurunan kemiskinan 3,40–3,20 persen, inflasi: 2,5 ± 1 persen, Indeks Rasa Aman 83,78 poin, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,67 poin.
“Mari kita jadikan APBD 2026 sebagai instrumen utama untuk memperkuat dan melanjutkan pembangunan, demi terwujudnya Deliserdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan,” harapnya.
Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang, Dr Misnan Al Jawi SH MH mengemukakan, penyusunan KUA–PPAS 2026 berpedoman pada regulasi nasional, antara lain, Undang-Undang (UU) No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, peraturan pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No.14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD 2026
Banggar menegaskan, APBD 2026 disusun berdasarkan, RKP 2026 dengan tema, “Penguatan dan Akselerasi Integrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, serta visi Deliserdang 2025–2030, Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.
“Indikator makro menunjukkan tren positif, meskipun data inflasi tidak dicantumkan seperti tahun sebelumnya,” sebut Misnan Al Jawi.
Ditegaskan juga, pentingnya penyajian narasi program dan kegiatan secara transparan, termasuk lokasi kegiatan, target pelaksanaan, kelompok penerima manfaat.
Setelah Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 selesai, dilanjutkan dengan rapat yang membahas perihal laporan reses tahap III tahun anggaran 2025, dan penyampaian nota pengantar/penjelasan Bupati Deliserdang terhadap Ranperda APBD Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2026. (id.28)
