P. BRANDAN (Waspada): Proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan Bansos dampak dari inflasi kenaikan BBM buat nelayan di Desa Perlis, Kec. Brandan Barat, tampaknya terus berjalan secara marathon.
Setelah sebelumnya meminta keterangan dari sejumlah saksi, Unit Tipikor Polres Langkat, Senin (2/9), turun ke desa pesisir itu untuk mendampangi Inspektorat melakukan audit terhadap ratusan nelayan penerima bantuan.
Sebelumnya, pada awal Agustus, personel Unit Tipikor Polres Langkat turun ke Desa Perlis melakukan verfikasi data ratusan nelayan yang namanya terdata sebagai penerima bantuan dampak inflasi kenaikan BBM tahun 2022.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Muklis, kepada Waspada menyambut baik atas keseriusan penyidik Unit Tipikor Polres mengusut dugaan penyelewengan bantuan sosial dari pemerintah buat nelayan.
Namun, ia sedikit merasa kecewa, dari 850 orang nelayan yang namanya terdata sebagai penerima bantuan, hanya sebagiannya saja yang datang menghadiri proses audit dari pihak auditor Inspektorat Pemkab Langkat.
Ketua BPD menambahkan, sesuai hasil perbincangan dengan salah seorang pihak penyidik, hasil audit terkait kerugian negara dari Inspektorat ini nantinya diserahkan ke penyidik untuk kepentingan proses hukum.
Sejumlah nelayan mengaku mereka hanya menerima Rp100 ribu dari Rp300 ribu nilai bantuan. Bahkan, sebagian besar nelayan menyatakan bahwa Bansos tersebut sama sekali tak ada disalurkan kepada mereka.
Untuk menguatkan dugaan penyelewengan Bansos, puluhan nelayan membuat surat pernyataan secara tertulis di atas materai Rp10 ribu. Bukti surat pernyataan ini telah diserahkan kepada pihak penyidik.
Salah seorang nelayan, Amran, 48, dalam surat pernyataannya dengan tegas menyatakan, nama dan tangannya tercantum dalam daftar tanda terima uang, tapi ia sama sekali tidak pernah menerima uang bantuan tersebut.
Baca juga:
Ketua BPD menduga kuat telah terjadi praktik pemalsuan tandatangan nelayan secara masif, termasuk adanya dugaan penggelembungan data jumlah para nelayan penerima bantuan uang tunai yang angkanya cukup signifikan.
Ketua BPD memastikan tanda tangan nama-nama nelayan penerima bantuan sebagian besar dipalsukan. Hal ini dibuktikan setelah dilakukan identifikasi dan cross check langsung dengan para nelayan bersangkutan.
Kades Perlis Junaidi Salaim sebelumnya mengungkapkan, Kadus selaku pihak yang dipercaya menyalurkan bantuan mengaku, uang telah dibagikan kepada nelayan. Namun, yang membuatnya bingung, nelayan mengaku belum menerima.
Sejauh ini belum diperoleh keterangan hasil audit terkait kerugian negara. Syaiful, salah seorang petugas Inspektorat yang turun melakukan audit belum berhasil dimintai konfirmasinya, karena WhatsApp auditor ini tidak aktif saat dihubungi.(a10)
