TAPANULI TENGAH (Waspada.id): Dugaan ketidakberesan dalam pendataan penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah mulai menjadi sorotan serius.
Empat anggota DPRD Tapanuli Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Sosial, BPBD serta Kantor Camat Pandan untuk mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan yang dinilai bermasalah, Kamis (12/3/2026).
Keempat anggota DPRD tersebut yakni Abdul Basir Situmeang dan Antonius Hutabarat dari Partai NasDem, Maratanto Siregar dari Partai PAN, serta Deni Herman Hulu dari Partai Gerindra.
Sidak tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang menilai bantuan Jadup tidak tepat sasaran. Sejumlah warga yang mengaku terdampak langsung oleh bencana justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara nama-nama lain yang dinilai tidak terdampak malah masuk dalam daftar penerima.
Anggota DPRD Tapanuli Tengah, Abdul Basir Situmeang, menegaskan bahwa DPRD turun langsung ke lapangan karena banyaknya laporan masyarakat yang mempertanyakan validitas data penerima bantuan tersebut.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan bantuan Jadup yang tidak tepat sasaran. Ini tentu tidak boleh dibiarkan karena bantuan tersebut seharusnya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar terdampak bencana,” ujar Abdul Basir Situmeang kepada wartawan.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut soal bantuan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola program bantuan sosial.
Hal senada disampaikan Maratanto Siregar yang menilai pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan penerima bantuan.
“Pendataan harus benar-benar diverifikasi secara ketat. Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru terabaikan karena lemahnya sistem pendataan,” tegasnya.
Sementara itu, Deni Herman Hulu menyatakan DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan kesalahan dalam pendataan, maka harus segera dilakukan perbaikan.
“Jangan sampai bantuan yang bersumber dari uang negara ini justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat akibat data yang tidak akurat,” katanya.
Dalam sidak tersebut, para anggota DPRD juga mendesak Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuka data penerima bantuan secara transparan. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kecurigaan masyarakat yang semakin meluas.
Selain mendatangi Dinas Sosial, rombongan DPRD juga mendatangi BPBD Tapanuli Tengah untuk meminta penjelasan terkait data korban bencana yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan Jadup.
Sidak kemudian dilanjutkan ke Kantor Camat Pandan guna menelusuri proses pengusulan data dari tingkat kelurahan hingga kecamatan sebelum diajukan ke pemerintah daerah.
Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data bantuan sosial di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jika tidak segera diperbaiki, persoalan tersebut dikhawatirkan akan terus memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan Jadup agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Tnk)
