DOLOKSANGGUL (Waspada): Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Humbang Hasundutan (Forkom Kades Humbahas) diwakili Ketua Tolopan Marbun dan Sekertaris Wansitor Sihotang ikuti Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3). Perwakilan Forkom Kades Humbahas itu adalah Kepala Desa Hutajulu, Kecamatan Onan Ganjang dan Kepala Desa Marpadan, Kecamatan Tarabintang.
Ketua Forkom Kades Humbahas, Tolopan Marbun kepada wartawan melalui selulernya, Rabu (30/3) mengatakan kegiatan Silatnas Apdesi 2022 dimulai dengan melakukan diskusi kepala desa se-Indonesia bersama DPD Apdesi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam diskusi itu, peserta diberi ruang untuk berdialog langsung dengan Menko Marvest seputar pengelolaan dana desa.
Beberapa point penting yang dihasilkan dari diskusi tersebut untuk diusulkan para Kepala Desa kepada pemerintah pusat diantaranya:
- Tiga persen dari pagu dana desa dibuat biaya Operasional Pemerintahan Desa (OPD).
- SPJ dana desa dipermudah atau pangkas prosedural namun harus tetap Akuntabel.
- Gaji Pemerintahan Desa akan menjadi keputusan untuk diberikan per bulan berjalan.
- Semua Desa harus menjaga kesehatan masyarakat dan patuh kepada aturan protokol kesehatan.
- Stempel Kepala Desa harus berlambang Garuda.
- Dan hal penting lainnya yg akan dituangkan dalam SK Menteri terkait.
Keenam point ini, nantinya akan menjadi sebuah Keputusan Presiden RI yang dituangkan melalui SK Bersama Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Keuangan.
Menurut Tolopan, acara ini luar biasa. Dimana pada diskusi itu kepala desa perwakilan dari Humbahas, diminta untuk memberikan pendapat dan pendapat yang kita berikan masuk dalam enam point yang diusulkan ke pemerintah.
“Terus terang kami perwakilan kepala desa dari Humbahas bangga bisa hadir di acara ini untuk membawakan nama Humbahas,” ungkapnya.
Tolopan juga mengatakan, disamping mempererat tali silaturahmi sesama kepala desa se-Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendiskusikan pengelolaan dana desa di masing masing desa, bagaimana memangkas prosedur pencairan, membuat laporan pertanggungjawaban tanpa mengurangi akuntabilitas peruntukan dana desa tersebut. Sebab, selama ini, pencairan dana desa harus melewati banyak tahapan. Tentu ini sangat melelahkan bagi Kepala Desa, ucapnya.
Dilansir dari Setneg.go.id, sampai dengan tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp468 triliun yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa.
Presiden Joko Widodo pun meminta pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jangan dipikir ini uang kecil, ini uang gede sekali, besar sekali, dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola, me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ucap Presiden dalam acara peresmian pembukaan Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 Maret 2022.
Kepala Negara menyadari bahwa kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret.
Menurutnya, dana desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai fasilitas untuk masyarakat seperti jalan desa, embung, saluran irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
Lebih lanjut, Jokowi menginstruksikan agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan di desa, utamanya jalan produksi pertanian dan perkebunan, serta pembangunan yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat di desa. Sampai saat ini telah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari dana desa.
“Masih ada banyak jalan di desa yang memang perlu dibangun dan diperbaiki utamanya dan utamakan jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan,” pinta presiden.
Jokowi menyebut bahwa pemanfaatan dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa. Presiden pun kembali mengingatkan agar pembangunan desa harus menggunakan material dari daerah tersebut agar transaksi ekonomi terus berputar di desa.
“Itulah yang akan menghidupi masyarakat kita, masyarakat desa, dan pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan, coba dilihat kurvanya, sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus,” pungkasnya. (cas/a08)
