LIMAPULUH (Waspada.id): Fraksi-fraksi DPRD Batubara menerima Nota LKPJ 2025 untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, kemarin.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya menyatakan penyampaian LKPJ merupakan bentuk kewajiban konstitusional KDH sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Fraksi ini menyetujui LKPJ untuk dibahas lebih lanjut secara mendalam bersama Pansus.
Hal sama disampaikan Fraksi Gerindra, PAN, dan Karya Pembangunan Nasional (KPN), menegaskan pentingnya pembentukan Pansus terkait kebun plasma di Kabupaten Batubara.
Pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kemitraan perkebunan berjalan optimal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat mengingat adanya kewajiban perusahaan perkebunan menyediakan lahan plasma bagi masyarakat sesuai regulasi.
Fraksi KDRI menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta percepatan pelaksanaan program yang dinilai masih berjalan lambat.
Fraksi PAN juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta manajemen keuangan daerah ke depan.
Seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan oleh Pansus DPRD Batubara.(a39)
