Sumut

Fraksi Golkar Dan PDIP Soroti RSUD Hadrianus Sinaga

Fraksi Golkar Dan PDIP Soroti RSUD Hadrianus Sinaga
RAPAT Paripurna DPRD Samosir tentang Ranperda APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026. Waspada.id/Ist
Kecil Besar
14px

SAMOSIR (Waspada.id): Pada apat paripurna DPRD Kabupaten Samosir tentang Ranperda APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon, Jumat (26/11), Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP menyoroti manajemen RSUD Hadrianus Sinaga.

Paripurna yang berlangsung sampai malam hari itu dihadiri Bupati, Wakil Bupati Samosir dan pimpinan OPD. Terlihat tanpa ragu juru bicara Fraksi Golkar Parluhutan Sinaga menyampaikan perhatian serius terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Fraksi Golkar menilai bahwa kinerja pimpinan RSUD belum menunjukkan kapasitas manajerial yang memadai, persoalan pelayanan dan poli mata yang sudah tutup supaya dicari solusi, tata kelola administrasi hingga pengaturan Operasional Rumah Sakit masih jauh dari standart profesional yang diharapkan.

“Kondisi ini menimbulkan ketidakefisienan dan berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Atas dasar itu, Fraksi Golkar memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Rumah Sakit termasuk aspek kepemimpinan, manajerial dan kemampuan mengambil keputusan strategis” tegas Parluhutan.

Hal yang sama juga disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Edis V Naibaho. Dengan tegas Edis mengatakan RSUD wajib mengoperasikan kembali poli mata dan meningkatkan pemanfaatan Rumah Susun sebagai PAD serta meningktakan fungsi ruang terbuka hijau RSUD Hadrianus Sinaga dengan penertiban wilayah sekitar serta memastikan tidak ada penambahan bangunan baru yang mengurangi fungsi ruang terbuka RSUD.

Selain Rumah Sakit Umum Daerah, Kedua Fraksi di Lembaga Perwakilan Rakyat Samosir itu juga menyoroti banyak hal lainnya, mulai dari memperbaiki tata kelola, meningkatkan insentif daerah, evaluasi belanja daerah agar lebih tepat sasara, memaksimalkan implementasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan melakukan pembenahan pada sektor perencanaan daerah dan menilai perlu dilakukan evaluassi terhadap kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Sanosir untuk mendorong perencanaan yang lebih terbuka, responsif dan kolaboratif.(id53)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE