TAPSEL (Waspada): Partai Golkar sangat prihatin terhadap capaian berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Pemkab Tapanuli Selatan saat ini, terutamanya perihal penanganan stunting.
“Rentang waktu 12 tahun sebelum tahun 2022, belum pernah saya dengar stunting jadi persoalan krusial di Tapsel,” kata Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, H. Rahmat Nasution, Jum’at (24/3/2023).
Keprihatinan ini juga ia ngkapkan dalam sambutannya di pelantikan Pengurus Kecamatan Partai Golkar Muara Batangtoru hasil Muscamlub di Desa Bandar Hapinis, Selasa (21/3/2023).
Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI tahun 2022, kata Rahmat, prevalansi stunting Tapsel meningkat 8,6 poin dari tahun 2021 menjadi 39,4 persen.
Buruknya prevalansi stunting tahun 2022 itu melampaui target Pemkab Tapsel yang 27,05 persen. Keadaan itu menjadikan Tapsel peringkat tertinggi dari 33 kabupaten dan kota se Sumatera Utara.
“Melihat data SSGI, betapa malunya kita masyarakat Tapsel sekarang ini, menyandang status persentasi balita gizi buruk tertinggi di Sumatera Utara. Sehingga Tapsel sering diejek dengan istilah KGB atau Kabupaten Gizi Buruk” ujar Rahmat.
Ia menilai, peringkat tertinggi itu tak mungkin terjadi jikalau Pemkab Tapsel menjadikan pencegahan dan penurunan stunting sebagai program kerja skala prioritas sebagaimana regulasi yang berlaku.
Rahmat bahkan memastikan Pemkab Tapsel acuh atas masalah itu. Padahal Pemerintah RI telah menargetkan prevelansi stunting tahun 2024 Indonesia 14 persen dan Tapsel tahun 2024 ditarget 18,41 persen.
Ketidakseriusan itu antara lain tercermin dari komposisi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemkab Tapsel. Memposisikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) sebagai ketua.
Padahal semestinya Wakil Bupati yang menjadi ketua. Itu jelas-jelas diatur dalam turunan Perpres 72 tahun 2021 yaitu Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (PBKKBN) No. 12 tahun 2021.
“Di Sumut, Ketua TPPS adalah Wakil Gubernur. Di kabupaten/kota diketuai Wakil Bupati/Wakil Wali Kota. Namun di Tapsel, TPPS diketuai Sekdakab yang sedang ditempati seorang Penjabat atau Pj,” kata Rahmat.
Penanganan stunting di Tapsel kian diperparah dengan kurang bergeraknya Posyandu, PPKBD dan PKK desa/kelurahan. Utamanya dalam mendukung program pelayanan dasar kesehatan Balita, seperti pemberian makanan tambahan, tambahan vitamin dan nutrisi serta penimbangan balita secara rutin dan berkala.
Informasinya, kegiatan rutin itu sudah belasan bulan tidak terlaksana secara baik. Justru kesibukan di desa yang terlihat adalah program PKK bekerjasama dengan Dinas PMD tentang tanaman obat keluarga (Toga) yang menggunakan Dana Desa
Antara lain Dana Desa itu diperuntukkan membeli bibit Toga di PT. Socfindo,Kabupaten Serdang Bedagai. Padahal jenis tanaman yang dibeli itu sangat banyak tumbuh di daerah Tapsel.
“Jadi kasihan itu para Kepala Desa dan aparatnya karena mendapat tugas tambahan mengurusi Toga. Padahal bukan program prioritas desa,” ujar Rahmat yang pernah dua periode Ketua DPRD Tapsel.
Ia heran apa rujukan pelaksanaan program Toga ini sehingga menjadi prioritas di desa. Padahal, di aturan sebelumya serta amanat Permendes PDTT No.8 tahun 2022, tidak ada poin khusus mewajibkan program Toga terlaksana di desa.
“Karena memang program Toga ini bukan skala prioritas, tetapi kenapa terkesan dipaksa harus ada dan memakai Dana Desa. Kasihan kita melihat mereka itu,” imbuhnya.
Rahmat meminta agar di tahun 2023 ini penggunaan Dana Desa memprioritaskan penurunan stunting. Kemudian meniadakan atau mengurangi program yang tidak prioritas seperti Toga dan sejenisnya. Karena bukan bahagian amanat Permendes No.8 tahun 2022.
Wakil Ketua DPRD Tapsel ini juga menyinggung banyak program yang tidak dilaksanakan di tahun 2022, padahal sudah tertuang di APBD. Akibatnya serapan anggaran APBD pada tahun 2022 hanya sekira 80 persen.
Padahal kurun waktu sembilan tahun sebelumnya serapan anggaran selalu di atas 90 persen. Hal ini menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tapsel membengkak mencapai Rp344 miliar lebih.
“Dalam kondisi seperti ini, yang dirugikan adalah rakyat Tapsel. Karena mereka tidak dapat menikmati hasil pembangunan,” sambung Rahmat.
Kaitannya dengan upaya penurunan stunting adalah tidak hanya sebatas pengobatan tetapi juga dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat dengan akses dan infrastruktur yang semakin memadai.
Dengan banyaknya SiLPA, maka dana atau uang menjadi idle (menganggur) atau mengendap direkening Pemkab yang ditempatkan di bank. Akibatnya pembangunan tidak dapat dinikmati masyarakat.
Jika program pembangunan dilaksanakan tepat waktu, maka dipastikan akan menyerap tenaga kerja lokal. Implikasinya, terjadi perputaran uang dan pendapatan masyarakat bertambah. Semua sektor kehidupan akan semakin membaik.
Banyaknya program yang tidak dikerjakan inilah yang antara lain menyebabkan peringkat kesejahteraan (IPM/Indeks Pembangunan Manusia) di tahun 2022 menurun. Dari peringkat 20 ke 21 dilangkahi Paluta dari peringkat 21 ke peringkat 20 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.
Sebelumnya anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi B DPRD Tapsel Zulkarnain Dalimunthe mengatakan hal serupa. Berbagai program yang tidak dikerjakan di tahun 2022, khususnya Dinas PUPR, mengakibatkan SiLPA membengkak.
Di Kecamatan Muara Batangtoru, program kerja Pemkab Tapsel yang tidak dilaksanakan sebanyak Rp5,7 miliar. Yakni peningkatan Jalan Simpang Hutaraja – Mabang Rp1,5 M. Lanjutan Jalan Bandar Hapinis – batas PT. MIR Rp3,7 M, lanjutan cor jalan Batang Toru – Bandar Hapinis Rp548, 5 juta.
Senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel Andes Mar Siregar. Di Kecamatan Marancar, pembangunan infrastruktur Dinas PUPR yang tidak dilaksanakan tahun 2022 mencapai Rp5 miliar.
Yaitu jalan keliling Gapuk Tua – Gapuk senilai Rp2,3 M, rekonstruksi jalan Pasar Sempurna Rp 697 juta, lanjutan Jalan Tanjung Dolok – Tugu Siranap senilai Rp1,5 M dan peningkatan jalan keliling Marancar Godang – Suka Mulya Rp 498 juta.
Ketua DPD Partai Golkar Tapsel Rahmat Nasution mengatakan, dari uraian itu, Rp10 miliar lebih uang yang seharusnya mendorong pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di dua kecamatan itu. Tetapi justru uangnya mengendap begitu saja.
“Itu baru di Dinas PUPR. Bagaimana pula dengan Dinas Kesehatan maupun program di kecamatan lainnya yang juga banyak tidak dikerjakan dan membuat rakyat rugi,” katanya.
Seharusnya, menurut Rahmat, Bupati Tapsel jeli dan sensitif terhadap pemanfaatan anggaran daerah sesuai aturan yang berlaku. Karena pengaruhnya tak sebatas pada perbaikan infrastruktur, tapi cakupannya luas yang muara akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Rahmat khawatir, jika kondisi ini berlarut dan tidak ada evaluasi, tidak menutup kemungkinan ke depan Tapsel di segala bidang akan semakin terdegradasi hingga mengalami kemunduran.
Untuk itu kepada peserta Muscamlub PK Partai Golkar Kecamatan Muara Batangtoru, Rahmatmenyerukan agar menangkan agenda politik Pemilu 2024 mendatang. Supaya Golkar bisa berbuat lebih banyak bagi Tapsel.
Karena sejarah telah mencatat selama sepuluh tahun (2010 sampai 2020) Bupati dan Ketua DPRD Tapsel dijabat kader Golkar, IPM tidak pernah turun peringkat. Tetapi justru naik, demikian juga stunting tidak pernah yang tertinggi di Sumut.
“Untuk memperbaiki kondisi Tapsel, mari bersama-sama memenangkan Golkar dengan memilih calon legislatif yang kita usung nanti. Mulai DPRD kabupaten, DPRD provinsi hingga DPR RI,” pesan Rahmat.
Khusus calon anggota DPR RI, tegasnya, tidak ada pilihan terbaik selain Syahrul Pasaribu. Sudah terbukti sukses membangun selama sepuluh tahun memimpin Tapsel.
“Kemenangan Golkar menjadi jembatan emas untuk menghantarkan kader terbaik atau pun calon usungan Golkar pada Pilkada di Tapsel. Sekaligus mari kita kembalikan Ketua DPRD ditangan kader Golkar ” pesan Rahmat.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Sumut, H. Syahrul M. Pasaribu, berterimakasih atas dorongan semangat yang digaungkan para peserta Muscamlub. Ia mengingatkan agar selalu jaga kekompakan, soliditas dan solidaritas.
Mantan Bupati Tapsel dua periode ini menyebut sejarah telah mencatat, pembangunan dan berbagai kemudahan sudah dirasakan masyarakat di masa Bupati dan Ketua DPRD Tapsel dijabat kader Golkar.
“Mari kembalikan masa emas Indonesia dengan jayakan Golkar, termasuk di Tapsel. Kita konsolidasikan semua potensi agar dapat menang secara terhormat dan harapan masyarakat kembali dapat kita wujudnyatakan secara terencana dan berkesinambungan. Kita ciptakan suasana harmomi di tengah masyarakat,” ajak Syahrul.
Untuk diketahui, hasil Muscamlub Partai Golkar ini memilih Syarifuddin Harahap sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Muara Batang Toru masa bhakti 2020-2025. Terpilih secara aklamasi dan diacara itu turut dihadiri seluruh Ketua dan pengurus Golkar Kecamatan se-Tapanuli Selatan. (a05)
Keterangan Gambar Utama: Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, H. Rahmat Nasution, ungkapkan rasa prihatin Tapsel ‘diejek’ Kabupaten Gizi Buruk. (Waspada/Ist)
