Guru ASN Tuntut Pemko P. Siantar Bayar THR Dan Gaji Ke-13 Rp4,3 Miliar

  • Bagikan
Guru ASN Tuntut Pemko P. Siantar Bayar THR Dan Gaji Ke-13 Rp4,3 Miliar
Komisi II DPRD Pematangsiantar mengadakan pertemuan di ruang rapat gabungan komisi gedung DPRD, Jl. Merdeka, Senin (22/1) guna membahas tuntutan para guru SD dan SMP agar Pemko membayar THR serta gaji ketigabelas tambahan 2023 senilai Rp4,3 miliar.(Waspada/Edoard Sinaga)

 
PEMATANGSIANTAR (Waspada): Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) SD dan SMP Kota Pematangsiantar menuntut agar Pemko Pematangsiantar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ketigabelas 2023 senilai Rp4,3 miliar.

Komisi II DPRD menyikapi aspirasi para guru itu dengan melakukan pertemuan di ruang rapat gabungan komisi gedung DPRD, Jl. Adam Malik, Senin (22/1).

Tampak hadir Asisten I Junaedi Sitanggang mewakili Wali Kota, Plt Kadis Pendidikan, Rudolf B Manurung dan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko serta pihak terkait lainnya.

Ketua Komisi II DPRD Rini Silalahi memimpin pertemuan dan mendampingi anggota DPRD lainnya. Pertemuan sempat memanas, karena Forum Guru  mendesak  Pemko agar membayarkan hak mereka yang seharusnya sudah lunas 29 Desember 2023 lalu.

Menurut Forum Guru, hak guru itu selain THR juga gaji ketigabelas tambah penghasilan 50 persen  dari gaji pokok sesuai PP No. 15 tahun 2023 yang sampai 31 Desember 2023 Pemko tidak membayarkannya dengan alasan  Dirjen Keuangan tidak ada transfer dana.

Ketua Forum Guru ASN Reokoming Tampubolon menyebutkan  sejak Juni 2023 lalu, pihaknya  sudah mendatangi Dinas Pendidikan, Sekda dan pihak BKPSDM  agar Pemko memberi usulan data kebutuhan guru ASN Pemko Rp 4,3 miliar untuk  guru SD dan SMP yang jumlahnya sebanyak  1.021 orang.

Ternyata, sesal Reokoming, data yang mereka terima dari Dirjen menurut pihak Pemko,  nol dan alasannya data tidak lengkap. “Ini kelalaian  Pemko yang membuat hak kami jadi terabaikan. Untuk itu, kami minta Pemko segera membayarkannya.”

Komisi II DPRD meminta kepada Pemko untuk menjelaskan hal apa yang dapat  sebagai solusi. Akhirnya Asisten I mengakui Pemko memang memiliki hutang kepada para guru ASN itu.

“Bagaimana kita membayar dari APBD kalau tidak ada rekomendasi dari Dirjen Keuangan. Inilah yang perlu mencari solusi,” sebut Asisten I yang akhirnya menyatakan Pemko dan para guru sebaiknya mendatangi pihak Dirjen Keuangan.

Menurut Asisten I, Pemko mau memperjelas ke pihak Dirjen Keuangan apakah  ada anggaran yang akan mengirimnya kepada Pemko dan kalau itu tidak ada, Pemko siap membayar melalui APBD, tapi harus ada rekomendasinya.

DPRD akhirnya dapat memfasilitasi agar Forum Guru bersama Pemko Siantar lebih baik mendatangi Dirjen Keuangan dan meminta pihak Pemko serta Forum Guru saling berkoordinasi.

Sebelum pertemuan berakhir, para guru  meminta agar Pemko dan para guru segera berangkat ke Jakarta dan setelah itu, meminta Pemko segera membayar tuntutan mereka.(a28)

  • Bagikan