PALAS (Waspada): H. Tondi Roni Tua, D Sos, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berharap konflik Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Padanglawas (Palas) cepat berakhir.
Demikian H. Tondi kepada Waspada, Selasa (14/3) menanggapi masalah Konflik Pemerintahan Kabupaten Padanglawas yang terjadi sejak beberapa bulan belakangan.
Kata Tondi Roni Tua, yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut ini, merasa terpanggil menyikapi situasi konflik Pemkab Padanglawas.
“Kita berharap agar konflik pemerintahan Kabupaten Padanglawas bisa cepat berakhir,” kata Tondi yang juga bendahara DPD Partai Demokrat Sumut.
Tondi sebagai Putra Padanglawas mengatakan jika konflik Pemkab Padanglawas dibiarkan dan tidak segera berakhir, dampaknya sangat luas hingga ke masyarakat bawah.
“Apabila konflik pemerintahan Padanglawas ini tidak segera berakhir bakal berdampak langsung ke masyarakat, terganggunya pelaksanaan program pembangunan,” kata Tondi.
Bahkan, lanjutnya, tidak hanya program pembangunan di Padanglawas yang akan terganggu dan terhambat, tetapi juga sektor lain.
Tondi menambahkan, para pimpinan OPD Palas juga bakal bingung dalam menjalankan tupoksinya, mana pemimpin pemerintahan yang harus diikuti. Sehingga menimbulkan pelayanan masyarakat terganggu.
Apalagi akibat konflik pimpinan pemerintahan itu berdampak pada penundaan pencairan keuangan APBD tahun 2023.
“Tidak hanya masyarakat yang menerima dampaknya, tetapi juga ribuan pegawai yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padanglawas,” jelas Tondi.
“Namun sebagai Putra Padanglawas saya ikut prihatin melihat situasi konflik pemerintah Padanglawas ini, berharap agar semua masyarakat Padanglawas turut mendo’akan supaya konflik pemerintahan Padanglawas cepat berakhir,” tutupnya.( a30)
