GUNUNGSITOLI (Waspada.id): Masyarakat Kepulauan Nias sudah lama mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat rute Gunungsitoli – Medan dan sebaliknya mencapai Rp1,5 juta dengan jarak tempuh satu jam penerbangan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) asal pemilihan Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, S.Th, M.Si kepada wartawan di Gunungsitoli, Rabu (12/11) mengaku sangat prihatin dengan keluhan masyarakat Kepulauan Nias atas mhalnya tiket pesawat yang melayani rute dari Bandara Internasional Kualanamu (KNO) menuju Bandara Binaka Gunungsitoli (GST) dan sebaliknya.
Dibandingkan dengan penerbangan pesawat dari Medan – Jakarta yang lama penerbangannya 2 jam harga tiketnya bisa dibawah Rp1 juta. Sedangkan penerbangan dari Medan – Gunungsitoli dengan lama penerbangan sekira 1 jam harga tiket pesawatnya mencapai Rp1,5 juta.
“Kepulauan Nias ini merupakan daerah yang tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, jarak dari Gunungsitoli ini ke Medan tidak jauhnya satu jam penerbangan dengan harga tiket Rp1,5 juta, sementara dibandingkan dengan jarak Medan ke Jakarta yang lama penerbangan 2 jam harganya bisa di bawah itu, artinya ini memang kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah, bagaimana pun daerah ini harus disubsidi dalam konteks penerbangan ini,” tutur Penrad.
Penrad Siagian yang merupakan legislator kelahiran Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara ini, membeberkan alasan naiknya harga tiket pesawat rute GST-KNO atau sebaliknya karena selama ini tidak ada maskapai lain yang menyeimbangkan harga tiket sehingga terjadi monopoli, selain itu juga biaya operasional maskapai tidak menutupi akibat minimnya penumpang.
“Kita mendorong supaya ada penambahan armada atau maskapai ke Pulau Nias ini dan kemudian mendapatkan subsidi sehingga menjawab keluhan maskapai itu tentang penumpangnya kurang, karena biaya operasional saat terbang kesini tidak menutupi kalau maskapai itu rutin dengan harga off down sebagaimana harga tiket ditempat lain misalnya Medan ke Jakarta yang harganya lebih murah,” jelas Penrad.
Dirinya sebagai Anggota DPD RI periode 2024-2029, juga sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah harus ada kebijakan dan perhatian lebih sehingga transportasi udara ini dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat tidak dibebani untuk membiayai operasional maskapai yang besar.
“Pemerintah saya pikir harus punya kebijakan khusus terkait daerah-daerah terluar ini. Jangan karena kita berada di daerah terluar, maka kita tdak mendapatkan hak-hak, karena itu merupakan bagian hak kewargaan untuk menikmati jaminan oleh negara terhadap layanan transportasi udara. Nah itu sedang kita perjuangkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang harus memberikan perhatian kebijakan diskresi-diskresi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah ini,” harap Penrad Siagian. (Id59).
