Tapsel (Waspada) Memasuki tahun baru 2023, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai catatan akhir tahun 2022.
Agenda rutin akhir tahun ini dipimpin langsung Ketua DPD PAN Tapsel, H Borkat SSos (foto) yang juga Wakil Ketua DPRD Tapsel di kantor PAN, Jalan Brigjen Katamso, guna memberikan evaluasi kinerja legislatif dan catatan roda pemerintah daerah sepanjang 2022, Jumat (30/12/2022).
Partai berlambang matahari putih dan memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, selalu komit mengkritisi kebijakan pemerintah daerah dengan objektif dan fakta.
Sehingga kritikan tersebut menjadi masukan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah untuk terwujudnya kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat kecil.
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPD PAN Tapsel, Borkat SSos didampingi Sekretaris, Buyung M Kholil (anggota DPRD) dan anggota Fraksi PAN lainnya, Mahmud Lubis, Sawal Pane dan Silvan Rahmad Amin Siregar.
Dalam paparannya, juru bicara refleksi akhir tahun Sawal Pane mengungkap sejumlah catatan ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu meliputi beberapa hal.
Pertama, kabar pengunduran diri Kadis dan Sekretaris Dinas Kesehatan Tapsel pada 14 September 2022 lalu, menjadi salah satu hal yang belum jelas alasan secara gamblang disampaikan kepada publik.
“Sehingga posisi (jabatan) penting tersebut menjadi polemik dan bahan perbincangan yang diasumsikan adanya konflik di antara petinggi Pemkab Tapsel,” kata Sawal.
Kedua, terkait sejumlah pejabat dari tingkatan Sekda, Kadis Kesehatan dan Kadis PUPR masih menjabat pelaksana hingga akhir 2022, tentunya hal ini menjadi bahan koreksi untuk tahun mendatang.
Ketiga, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 130 Tahun 2022/ 30 November 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, untuk pertama kalinya Pemkab Tapsel tidak memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp50 M.
Keempat, pada pelaksaan P-APBD 2022, masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan meski sudah ditampung, baik itu di Dinas PUPR atau dinas lainnya sehingga hal tersebut berpengaruh pada serapan anggaran 2022.
Sedangkan catatan atau nilai lebih (plus) tahun 2022, sebut Sawal Pane, akhir tahun 2022 Pemkab Tapsel mendapatkan predikat terbaik dengan ketegori Kecamatan Terbaik Se-Sumut yakni Kecamatan Batang Toru.
“Pencapaian WTP delapan kali berturut-turut yang diterima Pemkab Tapsel dari BPK diharapkan masih bisa dipertahankan untuk tahun 2022-2023,” kata Sawal Pane.
Terkait angka kemiskinan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Tapanuli Selatan, mencatat angka penduduk miskin di Tapsel 2021 mengalami peningkatan dengan mencapai jumlah 8,80 persen atau sekitar 24.220 jiwa dari jumlah penduduk 303.685 jiwa.
Sedangkan, pada 2022 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tapsel 2021-2026 menjadi 8,44 persen. Tentunya hal tersebut terdapat penurunan angka kemiskinan.
Itu catatan atau garis besar dari PAN untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 2022. Tentunya setiap kebijakan ada pro dan kontra, namun pemerintah bisa memilah mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.
“Dalam hal ini kepala daerah (Bupati Tapanuli Selatan), diharapkan cepat dan lugas untuk menyikapi kondisi daerah,” kata Sawal seraya berharap pada 2023 Pemkab Tapsel mampu menyelesaikan catatan di 2022.
“Kita berharap apa yang masih kendala pada 2022 bisa diselesaikan pada tahun mendatang. Dan sebagai perwakilan rakyat kita punya hak pengawasan dan mengingatkan pemerintah daerah,” tegas wakil rakyat dari dapil Arse, Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah ini.(cpb/rel)
tks foto
Anggota FPAN DPRD Tapsel, Sawal Pane
