PEMATANGSIANTAR (Waspada): Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator yang mencerminkan keseluruhan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Wali Kota menjelaskan hal itu saat membuka Kick Off Meeting dan Forum Group Discussion (FGD) kajian/studi IPEI Kota Pematangsiantar serta ada 10 perangkat daerah terkait mengikuti kegiatan itu di ruang serbaguna Pemko, Jl. Merdeka, Kamis (19/10).
Bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, lanjut Wali Kota, tapi juga tentang bagaimana pertumbuhan itu dapat memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi ataupun demografi milik wilayah itu.
“Saya percaya tugas utama kita yakni menciptakan lingkungan, dimana semua warga Pematangsiantar merasakan kehadiran pemerintah dan masyarakat serta mendapatkan kesempatan yang sama,” sebut Wali Kota.
Terkait akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau dan lingkungan yang bersih dan aman, lanjut Wali Kota.
“Studi ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor yang mempengaruhi serta tentang inklusivitas pembangunan ekonomi khususnya di Pematangsiantar, hingga pada akhirnya melalui studi ini dapat merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Pematangsiantar yang lebih inklusif,” jelas Wali Kota.
Menurut Wali Kota, mereka juga akan mengidentifikasi sektor atau bidang mana yang perlu perbaikan dan lebih lanjut merancang tindakan yang tepat untuk mewujudkannya.
Wali Kota menyebutkan melalui kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Pemko Pematangsiantar dan instansi vertikal serta pemangku kepentingan lainnya, harapannya mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya menciptakan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.
Kegiatan studi ini, lanjut Wali Kota juga tetap secara momentum, sebab di saat yang bersamaan Pemko sedang menyusun perencanaan jangka panjang daerah Pematangsiantar untuk 20 tahun ke depan. “Hingga hasil studi ini juga dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Pematangsiantar sampai 2045.”
“Saya berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan studi ini. Kerja keras dan kolaborasi bapak serta ibu sangat berharga bagi perkembangan Pematangsiantar. Semoga hasil studi ini dapat memberikan panduan yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya,” harap Wali Kota.
Sedang Ketua Tim Kementerian PPN/Bappenas Fajar hadi Pratama menjelaskan kegiatan itu bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi serta tantangan inklusivitas pembangunan ekonomi dalam kerangka IPEI dan juga mensosialisasi serta peningkatan pamahaman IPEI kepada perencanaan pembangunan di daerah.
“Kegiatan ini dengan sasaran peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai pembangunan ekonomi inklusif, identifikasi masalah dan tantangan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di daerah serta perumusan kebijakan untuk membuat pembangunan ekonomi di daerah lebih inklusif,” imbuh Fajar.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Pemko Dedi Idris Harahap dalam laporannya menjelaskan pelaksanaan kick off meeting dan FGD IPEI itu merupakan langkah awal dalam penyusunan studi IPEI di Pematangsiantar.
“Tujuannya memberikan pemahaman terhadap konsep dan indikator IPEI yang relevan untuk mengukur pembangunan ekonomi dan memperoleh informasi, masukan serta saran dari para pemangku kepentingan yang terlibat, hingga dapat terindentifikasi kendala dan potensi hambatan dalam penyusunan kajian itu,” lanjut Dedi.
Tampak hadir tim dari Kementerian PPN Kholifatin Artika dan Fajar Nurhaditia Putra, perwakilan KPw BI Abdan Adila, Kepala BPS Zulfan, Plh Sekda Junaedi A Sitanggang, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD di lingkungan Pemko dan lainnya.(a28).