BESITANG (Waspada.id): WHOOSH, kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dulunya dielukan sebagai simbol kemajuan dan modernitas, kini mulai menuai problem. Proyek ambisius masa rejim Presiden Jokowi Dodo ini meninggalkan beban hutang yang super besar.
Selain itu, proyek kerjasama bisnis antara Indonesia-China dengan menelan investasi mencapai ratusan triliunan rupiah ini mulai menebar aroma busuk adanya dugaan penggelembungan harga alias mark up.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kini mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan mark up. “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, baru-baru ini.
Proyek ambisius diera pemerintahan Jokowi ini meninggalkan beban berat di pundak Ibu Pertiwi. Proyek ini dipertanyakan urgensinya, sama halnya dengan proyek pembangunan jalur kereta api Binjai-Besitang dan Besitang-Langsa.
Proyek reaktivasi jalur KA Binjai-Besitang yang digarap pada tahun 2016 tak jelas progresnya. Proyek yang sudah berjalan sembilan tahun ini terlihat vakum. Moda transportasi darat yang digadang-gadang akan beroperasi tahun 2018 ternyata tak lebih hanya sebuah lips service.
Terbukti, sampai mendekati akhir tahun 2025, ‘kuda besi’ ini tidak juga kunjung beroperasi. Akibat tak beroperasinya kereta api, material vital milik perusahaan BUMN ini, seperti paku rel, bahkan rel-nya menjadi sasaran kawanan maling besi.
Aksi pencurian besi terjadi di beberapa lokasi jalur. Menurut pengamatan Waspada.id, Selasa (28/10), material besi untuk mengikat bantalan beton dengan rel (pantrol) di Kel. Bukit Kubu, sudah cukup banyak yang hilang.
Pantrol yang raib disatroni kawanan maling di sepanjang jalur kereta sudah tidak terhitung jumlahnya. Maling begitu leluasa menjalankan aksinya akibat minimnya pengawasan dari PT KAI.
Kemudian, mega proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa yang menelan anggaran triliun rupiah, kini sudah bertahun-tahun mangkrak. Mega poyek yang rencananya untuk menghubungkan provinsi Sumut-Aceh ini sarat dengan praktik koruptif.
Jampidsus Kejaksaan Agung telah menyeret sejumlah pejabat korup , mulai dari Dirjen, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga, pihak swasta. Para koruptor yang merugikan keuangan negara ini sudah dijatuhkan vonis oleh PN Tipikor.
Proyek pembangunan jalur kereta api (KA) yang menghubungkan kedua provinsi ini menjadi catatan buram bagi pembangunan infrastruktur perkeretapian di Sumatera Utara dan Aceh.
Anggaran super besar yang digelontorkan negara ternyata menjadi ajang bancakan bagi sejumlah pejabat. Kini, proyek ambisius ini sudah bertahun-tahun dibiarkan mangkrak, tanpa ada kejelasan keberlanjutannya.
Ketua KNPI Besitang, Aswan Saukani Siregar, sangat menyangkan proyek yang menyedot keuangan negara mencapai triliunan rupiah ini mangkrak. Ia menilai pelaksana pengerjaan mega proyek ini terkesan asal jadi dan tidak profesional.
“Kenapa proyek ini tidak berlanjut, padahal anggaran dana yang dialokasi negara untuk membangun infrastruktur perkeretaapian ini cukup besar,” ujar Aswan dengan nada kecewa dalam perbincangan bersama waspada.id.
Aswan meminta pertanggungjawaban negara atas kelanjutan proyek ini. “Uang negara sudah terlanjur banyak terkuras. Jangan sampai karena korupsi, proyek ini tidak dilanjutkan, ini tentu akan menimbulkan kerugian berganda,” ujarnya.
Semasa pemerintahan Jokowi, ruas tol Sumut- Aceh dibangun dan saat bersamaan jalur KA juga dibangun dengan alokasi anggaran cukup besar, padahal mobilitas kenderaan di kedua provinsi tidak sepadat seperti di Pulau Jawa. Sejumlah kalangan menilai, pembangunan ini tidak urgen dan sebuah pemborosan. (id24)
