PANYABUNGAN (Waspada.id): Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Madina H. Binsar Nasution, mengutarakan Fraksi Demokrat sangat menyayangkan banyaknya pihak-pihak lain yang memasukkan sejumlah permintaan program agar dimasukkan di APBDes, tetapi tidak ada diprogramkan dalam Musrenbangdes.
“Sudah beberapa tahun belakangan ini kita selalu mendengae pembicaraan di tengah-tengah masyarakat maupun membaca di media sosial, tentang penggunaan Dana Desa(DD) yang kurang bermanfaat dan tidak bersumber dari usulan masyarakat,” ujar Jurubicara Fraksi Demokrat DPRD Madina H.Binsar Nasution, Jumat(19/09) saat membacakan 1 Lembar Pandangan Fraksi Demokrat di hadapan Wakil Bupati, Ketua DPRD, pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar P.APBD Tahun 2025.
Contohnya, ujar Binsar, pengadaan bibit, pelatihan life skill, dan belakangan ini banyak juga orang yang tidak tahan melihat orang lain dapat keuntungan sesaat dari penggunaan dana desa seperti di atas.
Kata dia, belakangan ini pihaknya mendapat laporan dari aparat desa adanya permintaan pengadaan buku agama untuk dianggarkan di dana desa.
Padahal, tidak ada dalam musrembangdes maupun APBDes, sayangnya pihak yang meminta ini dimasukkan di dalam APBDes, diduga adalah kelompok senior-senior yang dihormati dalam keagamaan.
“Fraksi Partai Demokrat sangat menyayangkan ini, karena kami mengkhawatirkan akan mengakibatkan hancurnya kredibilitas marwah orang-orang yang dicurigai menjadi inisiator pengadaan buku dalam dana desa ini,” ujar H.Binsar Nasution.
Disebutkannya, kalau dan kehormatan mereka sudah digadaikan, kemana lagi ummat akan mengadu, maka akibatnya kehancuran moral sosial di tengah masyarakat akan semakin terpuruk.
“Tidak ada lagi yang menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Barangkali suatu saat, meskipun orang tidak akan percaya, kalau orang-orang ini kita biarkan ikut terlibat dalam urusan dana desa,” ujarnya
“Semoga orang-orang tersebut dan pemerintah daerah mendengar ini dan mencegahnya jangan sampai terjadi karena masih ada kesempatan untuk menghentikannya,” sebutnya.
Di tempat yg sama Ketua DPRD Madina H.Erwin Efendi Lubis,SH, juga menyampaikan agar ke depan jangan ada lagi Perubahan APBDes, kalau tidak urgen.(id.100)
