MADINA (Waspada): Provinsi Banten mendapat kehormatan menjadi tujuan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XI tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.
Demikian disampaikan Kadis PMD Madina, Irsal Pariadi, S.STP, salah satu peserta asal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang berhasil untuk mengikuti acara VKN.
Dijelaskan, pejabat eselon II ini nantinya akan melaksanakan kegiatan visitasi pelatihan kepemimpinan nasional ke Kabupaten Serang dan OPD di Provinsi Banten selama empat hari ke depan yang dimulai pada Senin 15 sampai 18 Juli 2024.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XI yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 4 kelompok.
Dr. Hairulsyah sebagai pembimbing kelompok 2 kepada Waspada.id menyampaikan, visitasi ini merupakan bagian dari mata pelatihan yang membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan strategis berdasarkan tema penyelenggaraan PKN tingkat II.
Yakni dengan mengidentifikasi keunggulan kompetitif (competitive advantages) atau permasalahan/tantangan organisasi didalam negeri yang menjadi lokus visitasi serta memberikan rekomendasi peningkatannya dengan subtema “Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan”.
Ketua kelompok, Dwi Endah Perwati yg saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara juga menuturkan bahwa kelompok 2 akan melakukan visitasi ke dinas sosial Kabupaten Serang Provinsi Banten.
“Setelah mengikuti visitasi, peserta dituntut untuk menyusun laporan bersifat kelompok dan individual, yang diperlukan untuk menilai aktualisasi kepemimpinan dan manajemen strategis setiap peserta PKN Tingkat II,” ucap Dwi Endah Pratiwi.
Sedangkan untuk produk pembelajaran bersifat kelompok (policy brief) disusun sebagai dokumentasi peningkatan keunggulan kompetitif (Competitive Advantages) instansi yang menjadi lokus VKN.
Adapun produk pembelajaran kelompok ini akan berupa rancangan Policy Brief Paper dan Final Policy Paper yang akan menjadi rekomendasi kepada pihak terkait dengan instansi lokus, pungkasnya.(a.32).
