PANYABUNGAN (Waspada.id): LSM Genta Madina menantang Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina untuk membongkar dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, yang telah dilaporkan warga secara tertulis pada 06 Januari 2026 lalu.
Sekretaris LSM Genta Madina, Channdra Siregar, menyampaikan hal itu pada Kamis malam (19/02) di Kantor Sintax Jalan Willem Iskander Panyabungan. Menurutnya, pengelolaan DD TA 2024 dan 2025 kembali menjadi sorotan publik karena warga tidak melihat bentuk nyata dari berbagai program yang dibiayai.
Sejumlah bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, perlengkapan sosial, dan kegiatan keramaian desa dinilai tidak memberikan dampak langsung. “Kalau di laporan anggaran dananya ada, tapi kami sebagai masyarakat tidak melihat wujud nyatanya. Pendidikan dan kesehatan misalnya, tidak jelas apa yang sudah dikerjakan,” ujar salah satu warga.
Sorotan juga mengarah pada pengadaan lampu penerangan desa yang banyak rusak dan tidak berfungsi meskipun anggarannya besar. Warga menyatakan, seharusnya kualitas dan perawatan diperhatikan jika alokasi anggaran cukup besar.
Selain itu, warga menyoroti insentif keagamaan yang diduga tidak diterima sesuai jumlah. Dugaan serupa muncul pula pada pembinaan PKK, kelompok pengajian, serta kegiatan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan bimtek lembaga desa yang dinilai minim hasil dan tidak dirasakan manfaatnya. “Nama kegiatannya ada, anggarannya ada, tapi pelaksanaannya tidak dirasakan. Bahkan ada yang menduga nilainya dikurangi,” jelas Channdra.
Di sektor ketahanan pangan, pengadaan perlengkapan pertanian juga dipertanyakan. Masyarakat menduga adanya praktik mark up karena peralatan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran DD.
Kepala Desa Hutabangun Jae Darlis, Camat Bukit Malintang Mahdi Gultom, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina Irsal Pariadi yang dikonfirmasi pada Rabu (18/02) belum memberikan jawaban sesuai pertanyaan meskipun telah membaca pesan konfirmasi.(id100)
