TAPUT (Waspada) : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, Syarifuddin, beserta Tim Analis Kebijakan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tarutung, Kamis (30/5).
Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka penguatan substansi teknis pelaksanaan survei dan verifikasi hasil survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan (SPAK-SPKP).
Dalam penguatan yang disampaikan oleh Syarifuddin, bahwa berdasarkan data hasil SPAK-SPKP, ada beberapa rekomendasi langkah strategis yang harus dilakukan unit pelaksana teknis, seperti melakukan evaluasi kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil SPAK-SPKP dengan memberikan perhatian dan intervensi terhadap unsur-unsur yang masih mendapat nilai lebih rendah dari unsur lainnya.
Kemudian, meminta Rutan Tarutung untuk menempatkan QR Code Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di ruang layanan yang mudah di akses pengguna layanan.
Lebih lanjut Syarifuddin menyatakan bahwa SPAK dan SPKP memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai data pendukung dalam penilaian kinerja Kemenkumham.
Dikatakan Syarifuddin, bahwa penilaian Zona Integritas (ZI), evaluasi statistik sektoral Badan Pusat Statistik (BPS), respons Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenkumham akan bergantung pada data dari survei ini.
Terkait dengan upaya untuk mewujudkan Zona Integritas sebagai bagian dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Syarifuddin menjelaskan, langkah pertama adalah melakukan Survei Mandiri Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) menggunakan Aplikasi 3AS.
“Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan publik terhadap integritas dan pelayanan di satuan kerja Kemenkumham”, tegas Syarifuddin.
Kepala Rutan Tarutung, Ismet Sitorus, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM beserta tim yang telah melakukan kunjungan kerja langsung turun ke daerah dari pusat demi memantau kinerja unit pelaksana teknis.
“Tentunya pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung untuk memberikan layanan berkualitas tinggi serta menjaga integritas dalam setiap keputusan dan tindakan”, tandas Ismet Sitorus.(chp)
