Kejari Gunungsitoli Galakkan “Jaksa Mozago Banua”

  • Bagikan
Kajari Gunungsitoli, Parada Situmorang, SH, MH saat menjadi narasumber pada kegiatan penerangan hukum " Jaksa Mozago Banua yang digelar di Aula Kantor Camat Bawolato, Kabupaten Nias, Kamis (11/1). Waspada/Ist
Kajari Gunungsitoli, Parada Situmorang, SH, MH saat menjadi narasumber pada kegiatan penerangan hukum " Jaksa Mozago Banua yang digelar di Aula Kantor Camat Bawolato, Kabupaten Nias, Kamis (11/1). Waspada/Ist

NIAS, Bawolato (Waspada): Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terus menggalakkan gerakan penerangan hukum dengan tema Jaksa Mozago Banua (JMB) atau Jaksa Garda Desa di wilayah Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Kamis (11/1).

Kegiatan penerangan hukum ” Jaksa Mozago Banua” (JMD) yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Bawolato tereebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Parada Situmorang, SH, MH, para Kasi Kejari Gunungsitoli, Camat Bawolato, Firyusuf Hulu, SE, para kepala desa dan BPD se Kecamatan Bawolato.

Kajari Gunungsitoli, Parada Situmorang yang menjadi narasumber dalam pemaparannya menjelaskan dan menggambarkan keadaan desa di Kabupaten Nias khususnya di Kecamatan Bawolato berdasarkan Tipologi Desa.

Parada Situmorang  mengingatkan agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu serta memberikan solusi problematika yang dihadapi oleh aparat desa agar sesuai dengan tupoksinya sehingga terhindar dari penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

Sementara Kasi Intelijen Kejari Gunungsitoli, Sulaeman Rifai Harahap, SH menjelaskan terkait Jaksa Muzago Banua (Jaksa Garda Desa) adalah Program Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai Instruksi Jaksa Agung No.5 Tahun 2023 dan menyampaikan kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, Ketua BPD Se-Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dan ASN yang ada agar bersikap netral dalam menyambut Pemilu Tahun 2024.

Sedangkan Kasi Datun Kejari Gunungsitoli memaparkan hal apa saja pendampingan hukum yang diberikan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana maupun Tindak Pidana Korupsi agar pengelolaan Dana Desa atau permasalahan lainnya dapat berjalan dengan baik.

Pada  kegiatan penerangan hukum di Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, para peserta dangan antusias mengikuti sosialisasi tersebut terlihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan dan juga menyampaikan beberapa masalah hukum yang dialami dalam pengelolaan Dana Desa maupun masalah hukum lainnya. (a26).

  • Bagikan