Kejari Gunungsitoli Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Dishub Nisbar

  • Bagikan
Kejari Gunungsitoli Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Dishub Nisbar

Tim Jaksa Penyidik Kejari Gunungsitoli menetapkan dan.melakukan penahanan tersangka baru ITBD kasus proyek jalan desa strategis yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Bias Barat, Selasa (30/1). Waspada/Ist

GUNUNGSITOLI (Waspada): Tim jaksa penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka baru kasus dugaan korupsi Pembangunan Jalan Desa Strategis dari belakang Kantor Sahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat.

Kajari Gunungsitoli, Parada Sirumorang, SH, MH melalui Kasi Intel, Sulaeman Rifai, SH dan Kasi Pidsus, Solidaritas Telaumbanua, SH kepada wartawan, Rabu (31/1) membenarkan pihaknya telah menetapkan dan menahan satu orang tersangka baru kasus dugaan korupsi pada Dinas Pergubungan Nias Barat tahun anggaran 2020.

Tersangka baru yang ditetapkan tersangka yakni Wakil Direktur I CV. CKA selaku konsultan pengawas berinisial ITBD.

Sebelumnya Tim Jaksa Penyidik Kejari Gunungsitoli pada 11 Desember 2023 lalu telah menetapkan dua tersangka pada kasus tersebut masing masing PPK berinisial OH dan penyedia jasa dari dari CV “O” berinisial MM.

Disebutkan pada proyek Pembangunan Jalan Desa Strategis dari belakang Kantor Sahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu dengan pagu anggaran Rp1.046.800.100.- yang bersumber dari DAK fisik TA 2020, tersangka ITBD diduga tidak melakukan kewajibannya sebagai pengawas bahkan turut menandatangani laporan kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Untuk kepentingan proses hukum, tersangka ITBD ditahan di Lapas Kelas II B Gunungsitoli selama 20 hari sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024.

Tersangka ITBD disangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(a26/C).

  • Bagikan