PEMATANGSIANTAR (Waspada): Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) mengapresiasi komitmen Wali Kota Pematangsiantar yang begitu kuat mensukseskan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
“Tidak salah kita menetapkan Pematangsiantar menjadi salah satu daerah evaluasi, karena komitmen kepala daerahnya yang begitu kuat dalam mensukseskan program nasional ini,” sebut Kepala Perwakilan BPKP Provsu Farid Firman saat entry meeting bersama Wali Kota Susanti Dewayani dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) di Balai Kota, Jl. Merdeka, Selasa (27/2).
Kegiatan entry meeting itu terkait evaluasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan serta penanganan stunting. Dalam evaluasi itu, BPKP ingin membantu dan memastikan daerah bisa mengoptimalkan keterbatasan dana untuk lebih fokus serta prioritas dalam hal penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Nantinya, kita akan melihat program dan kegiatannya. Kami nanti akan menyampaikan apa adanya. Ini demi kebaikan Pematangsiantar,” imbuh Farid.
Farid mengaku optimistis melihat komitmen Wali Kota untuk terus menurunkan angka stunting di Pematangsiantar.
“Di sini kami ingin memastikan dan memberikan peran konsultatif kepada pemerintah daerah agar desain penganggarannya efektif dan efisien,” lanjut Farid.
Sebelumnya, Wali Kota menyampaikan kemiskinan dan stunting telah menjadi fokus program pemerintah pusat dan juga Pematangsiantar.
Pematangsiantar, imbuh Wali Kota, telah ada penetapan sebagai lokasi fokus (Lokus) stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis).
Di awal 2023, lanjut Wali Kota, ada 284 Balita mengalami stunting. “Untuk itu, Pemko Pematangsiantar terus melaksanakan program untuk percepatan penanganan stunting.”
“Alhamdulilah, per akhir 2023 telah berkurang 68 Balita, hingga saat ini tinggal 216 Balita mengalami stunting,” sebut Wali Kota.
Dengan kehadiran BPKP, Wali Kota berharap tentunya program-program dalam penanganan stunting yang memotori Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Pemko bersama sejumlah OPD dapat menurunkan angka stunting. “Mohon bimbingan dan arahannya, hingga program kami dalam menurunkan angka stunting dapat tepat sasaran dan efisien,” harap Wali Kota.
Wali Kota menambahkan di 2023 angka stunting 14,3 persen dan masih di bawah angka stunting Provsu.
“Mudah-mudahan kami dapat melakukan percepatan penanganan stunting di Pematangsiantar. Untuk itu mohon bimbingan dan arahan,” akhir Wali Kota.
Tampak hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Junaedi Antonius Sitanggang, Kepala Inspektorat Herri Okstarizal, sejumlah pimpinan OPD dan unsur BPKP Provsu.(a28)
