Scroll Untuk Membaca

Sumut

Kepala Rutan Tarutung Rakor Pembinaaan Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan

Kepala Rutan Klas IIB Tarutung, Ismet Sitorus Rakor Pembinaaan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Forkopimda Taput. Waspada/ist
Kepala Rutan Klas IIB Tarutung, Ismet Sitorus Rakor Pembinaaan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Forkopimda Taput. Waspada/ist
Kecil Besar
14px

TARUTUNG (Waspada) :Kepala Rutan Tarutung, Ismet Sitorus ikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaaan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Forkopimda Taput.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Martua pada Rabu (5/7) itu bertujuan untuk mensinergikan target dan capaian TPB/SDG’s Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI No.7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kepala Rutan Tarutung Rakor Pembinaaan Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan

IKLAN

Kepala Rutan Tarutung, Ismet Sitorus, mengatakan pelaksanaan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun sumber daya manusia memerlukan perencanaan serta proses yang matang. Ia menjelaskan bahwa keduanya dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan secara optimal, dan tentunya memberikan hasil yang maksimal.

Pembangunan sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung terselenggaranya proses pembangunan yang lain sehingga cita-cita untuk mewujudkan negara yang maju akan lebih mudah terealisasikan.

“Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengukur kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) di tingkat nasional maupun RAN di tingkat daerah, pemantauan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan”, jelas Ismet Sitorus kepada Waspada, Jumat (7/7).

Selain itu, kata Ismet, tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

“Sedangkan tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs”,tambahnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

“Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah”,tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Rutan Kelas II B Tarutung, Ismet Sitorus juga ikuti acara pembukaan rekonsiliasi data laporan keuangan semester I Tahun 2023 dan penandatanganan komitmen bersama transformasi pemutakhiran data SIMPEG secara hybrid dari Aula Soepomo Kantor Wilayah Sumatera Utara, Medan, Senin (3/7) lalu. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudi, Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran, Pendamping dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan beberapa Operator Penyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dari satuan kerja jajaran.

Dalam kegiatan itu, kata Ismet Sitorus, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM menegaskan kepada jajarannya agar meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dilingkungan kerja sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yang mana saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah 13 kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan.(chp)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE