GUNUNGSITOLI (Waspada.id): Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega, ST. M.Psi mengatakan kondisi fiskal Pemerintah Kota Gunungsitoli saat ini sedang tidak baik-))baik saja sehingga belum dapat memenuhi harapan masyarakat dalam pembangunan bidang infrastruktur.
Kondisi ini disampaikan Ketua DPRD, Adrianus Zega dari Fraksi PDI Perjuangan saat reses masa sidang III tahun 2025 bertempat di kediamannya sekaligus sebagai ajang silaturahmi kepada konstituen bertempat di kediamannya di Lingkungan 3 Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Sabtu (11/10).
Pada pelaksanaan reses tersebut dihadiri sejumlah warga Kelurahan Pasar Gunungsitoli, mewakili Lurah, pengurus dan anggota Ormas Pemuda Pancasila, tokoh masyarakat serta udangan lainnya.
Dalam acara reses tersebut, Adrianus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hadir untuk mengenai kondisi fiskal Kota Gunungsitoli saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terjadi akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini bukan hanya Kota Gunungsitoli yang mengalaminya termasuk kabupaten lain di Kepulauan Nias.
Adrianus mengatakan, dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemko Kota Gunungsitoli pada TA 2025 dipotong sebesar Rp54 miliar. Sedangkan pada TA 2026 mendatang pemotongan anggaran semakin besar mencapai Rp161 miliar.
“Beginilah kondisi keuangan kita sekarang belum stabil sehingga kita jangan terlalu berharap. Kalau saya reses ke depan, mikir dulu, karena aspirasi yang disampaikan masyarakat nanti pasti untuk bangun ini bangun itu, padahal saya tau persis dana tidak ada,” ungkap Adrianus.
Menurut Adrianus, pemotongan dana TKD Kota Gunungsitoli sebesar Rp161 miliar tersebut merupakan pemotongan yang tertinggi diantara pemerintah kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Nias.
“Kenapa dipotong sebesar itu, karena pusat menganggap Kota Gunungsitoli ini sudah maju pembangunannya. Ada restoran, hotel, parkir dan segala macamnya, namun kenyataannya belum dikelola secara baik untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Akibat pemotongan dana TKD ini sangat berdampak pada program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Adrianus mencontohkan pada sektor pendidikan tahun anggaran 2025 alokasinya mencapai Rp40 miliar. Sedangan pada tahun anggaran 2026 jauh berkurang yang hanya Rp3 miliar lagi.
APBD Kota Gunungsitoli saat ini sekitar Rp700 miliar lebih, maka dengan pemangkasan anggaran ini hanya untuk belanja gaji pegawai dan operasional roda pemerintahan saja.
Menyikapi kondisi tersebut, upaya yang akan dilakukan yaitu dengan penghematan dan menggenjot penerimaan dari sisi pendapatan. “Saya sudah usulkan agar Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Gunungsitoli dipecah,” ujar Adrianus.
Sehingga ada Dinas Pengelola Pendapatan (Disppenda) yang bisa mengelola secara baik retribusi dan pajak daerah. Misalnya, parkir di Dinas Perhubungan, restoran dan hotel di Dinas Pariwisata. Selain itu, mengelola retribusi pemotongan hewan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan beberapa item lain.
“Saya sudah minta Kadis Perhubungan agar lampu jalan yang sudah terpasang tapi tidak hidup lebih baik dibongkar demi penghematan. Pembayaran rekening lampu jalan sekarang tinggal Rp200 juta dari sebelumnya Rp500 juta.” jelas Adrianus Zega.(id60).
