PALAS (Waspada): Kisruh pemerintahan Kabupaten Padanglawas (Palas) tidak hanya berdampak terhadap kegiatan pelayanan dan program pembangunan, bahkan mulai berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara, Ansor Harahap yang juga putra Padanglawas kepada waspada melalui telepon seluler, Minggu (9/4), bahwa kisruh pemerintahan Kabupaten Padanglawas yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan belakangan, tidak hanya berdampak terhadap program kegiatan yang terganggu.
Apalagi melihat berita di media bahwa sudah sempat tiga minggu terjadi penundaan pencairan anggaran keuangan APBD Palas TA 2023. Malah dibarengi dengan penundaan dan pengurangan transfer DAU dari pemerintah pusat.
Ansor menambahkan, akibatnya tidak hanya terganggunya pelaksanaan program kegiatan, bahkan gaji pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN juga ikut tertunda.
Bahkan tidak hanya sampai di situ, sebagaimana berita sejumlah media bahwa kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 yang tidak terbayarkan sekitar Rp17,8 miliar sampai sekarang belum juga dibayarkan.
Kondisi ini sepertinya bisa menjadi bom waktu, yang berpotensi berakibat fatal terhadap kelangsungan pemerintahan Padanglawas saat ini.
Apalagi sampai sekarang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) belum rampung dan disampaikan melalui rapat paripurna di DPRD Padanglawas.
“Pemerintah kabupaten dan DPRD termasuk yang paling bertanggungjawab terhadap apa yang dialami masyarakat Padanglawas saat ini, karena itu diharap bisa menyikapi permasalahan yang terjadi dengan bijaksana, jangan sampai mengorbankan rakyat,” katanya. (a30)
