TELUKDALAM, Nisel (Waspada): Komisi 3 DPRD Nias Selatan yang menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Selasa (10/10) merekomendasikan persetujuan permohonan hibah barang milik daerah berupa tanah dan gedung kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).
Pada rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 3, Ferisman Nduru dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan jajaran Pemkab Nisel masing masing Dinas PUPR, BPKPAD, Bappeda dan Kabag Hukum Setda Nias Selatan berhasil mengambil keputusan dengan merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Nisel serta Bamus untuk diparipurnakan tentang persetujuan penyerahan aset dengan mempedomani undang undang yang berlaku.
Selain itu, Komisi 3 melalui pimpinan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Selatan tentang persetujuan hibah tanah dan gedung kepada Bakamla RI.
KSDT info Bakamla RI, Kol. Jan Lucky Boy dalam pemaparannya menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Bakamla ini nantinya akan melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia.
“Tugas pokok Bakamla yakni melakukan patroli keamanan, selain itu fungsi dari Bakamla juga sebagai bidang keamanan dan keselamatan laut, menyelenggarakan sistem peringatan dini, memberi bantuan SAR dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut,” ungkap Kolonel Boy.
Boy menjelaskan dengan adanya Bakamla RI di Nias Selatan akan meminimalisir terjadinya ilegal fishing dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan di perairan dan juga memberikan bantuan SAR seketika ketika ada musibah dengan alat yang memadai.
Kolonel Boy mengungkapkan alasan Bakamla RI memilih Nias Selatan sebagai lokasi Bakamla RI karena dianggap sebagai lokasi strategis.
“Nias Selatan ini kami anggap sebagai lokasi strategis karena terdapat akses ke laut, baik untuk sarana patroli dan memudahkan pengamatan dan monitor ke laut. Selain itu tersedianya dukungan fasilitas listrik/energi, jaringan telepon dan ketersediaan air bersih dan dukungan logistik lain serta dukungan infrastruktur,” tandasnya. (a26/cbhg)
