DELISERDANG (Waspada): Komisi I DPRD Kabupaten Deliserdang meminta Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim khusus untuk memeriksa aliran dana desa (DD) yang digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Kabupaten Deliserdang.
Permintaan tersebut disampaikan Komisi I DPRD Deliserdang dalam rapat dengar pendapat bersama Aliansi Pemuda Mahasiswa Deliserdang, Jumat (20/12/2024).
Rapat ini semula direncanakan untuk membahas laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa yang digunakan untuk mengikuti Bimtek tersebut.
Namun, rapat itu terpaksa ditunda karena ketidakhadiran pihak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), yang seharusnya hadir untuk memberikan klarifikasi.
Ahmad Ramadhan, Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Deliserdang, menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Apdesi yang dinilai tidak menghormati DPRD Deliserdang, khususnya Komisi I.
Ia menambahkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti Bimtek ini sangat fantastis, mencapai Rp18.500.000 per orang.
Mengingat Deliserdang memiliki 380 desa, total anggaran yang dikeluarkan dinilai sangat besar. “Kami akan tetap menunggu rapat dengar pendapat lanjutan untuk mendengarkan klarifikasi dari penyelenggara Bimtek dan Apdesi terkait hal ini,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Deliserdang, Merry Alfrida Br Sitepu, SH., MKn, menjelaskan bahwa rapat ini dilaksanakan berdasarkan surat masuk dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Deliserdang, terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan Bimtek yang menggunakan dana desa.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Apdesi meskipun sudah dilayangkan surat panggilan oleh DPRD Kabupaten Deliserdang.
Berdasarkan informasi dari Inspektorat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Deliserdang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Deliserdang telah mengeluarkan surat edaran dari Pj Bupati untuk perangkat desa, namun mereka tidak dapat bertindak lebih lanjut.
Merry menegaskan, Komisi I DPRD Deliserdang berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan Bimtek yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Disesalkan
Anggota Komisi I DPRD Deliserdang, Muhammad Dahnil Ginting, SE, kepada Waspada juga menyesalkan ketidakhadiran Ketua Apdesi dalam rapat dengar pendapat tersebut. Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk menelusuri Bimtek yang dilaksanakan di Kabupaten Deliserdang.
“Kami memohon agar Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali Permendagri tentang pelaksanaan Bimtek yang tidak ada batasan jumlah anggaran yang dikeluarkan, serta jumlah peserta. Hal ini sangat rawan terjadi korupsi,” kata Dahnil.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Deliserdang lainnya, Herti Sastra Boru Munthe, SP, menambahkan bahwa ketidakhadiran Apdesi dalam rapat ini menunjukkan mereka tidak menghormati lembaga DPRD dan mahasiswa.
Dalam waktu dekat, DPRD Deliserdang berencana untuk menggelar rapat dengar pendapat lanjutan dan berharap pihak Apdesi dapat hadir untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dalam kegiatan Bimtek ini.
Komisi I DPRD Deliserdang berharap agar kasus ini segera mendapat perhatian lebih lanjut agar transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa dapat terjaga.
Bimtek yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ini dilaksanakan,8 hingga 11 Desember 2024 di Hotel Ibis Semarang, dengan topik Strategi Pengembangan Pertanian dan Nelayan Menuju Swasembada Pangan.
Namun, kegiatan ini mencuatkan dugaan tindak pidana korupsi, lantaran tidak ada batasan anggaran yang dikeluarkan oleh pihak desa, serta tidak ada pembatasan jumlah peserta. (a13)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
