BESITANG (Waspada): Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Besitang angkat bicara terkait pemotongan dana operasional untuk PPK yang disebut-sebut dilakukan oknum Kepala Sekretariat PPK.
Salah seorang petugas PPK kepada Waspada.id, Rabu (14/8) malam, mengungkapkan rasa kekecewaannya atas tindakan pemotongan tidak berdasar terhadap dana operasional PPK untuk periode bulan Juni- Juli 2024.
Petugas PPK yang meminta agar identitasnya dirahasiakan itu melalui pesan tertulis lewat aplikasi WhatsApp menyampaikan secara gamblang terkait nilai nominal pemotongan yang dilakukan oleh oknum di sekretariat.
Kepala Sekretariatan PPK, kata sumber anonim tersebut, melakukan pemotongan dana operasional yang cair pada awal Agustus untuk kepentingan yang tak jelas sebesar Rp2 juta, buat HUT RI dan kegiatan MTQ sebesar Rp1 juta.
Tidak hanya itu, penyelenggaran Pilkada ini juga mengungkapkan, oknum di sekretariat berinisial Su juga memotong dana operasional senilai Rp500 ribu dengan dalih untuk camat, termasuk uang untuk kebersihan Rp400 ribu.
Dari Rp10 juta dana operasional untuk 2 bulan yang telah disalurkan KPU, kata sumber di PPK, Rp3,9 juta di antaranya telah dipotong oknum di sekretariat sehingga sisa uang operasional buat PPK hanya tersisa Rp6,1 juta.
Salah seorang petugas PPK lainnya juga mengaku kesal atas pemotongan yang dirasa tidak patut ini. “Sudahlah dana operasional kami jumlahnya jauh dari memadai, dipotong lagi,” keluh seorang petugas komisioner PKK.
Petugas PKK mengungkapkan, sebelum dana operasional cair, mereka mendahulukan uang pribadi untuk mendukung kelancaran tugas. Yang menyakitkan bagi mereka, setelah dana buat operasional cair, dilakukan pemotongan.
Komisioner PPK Kec. Besitang berencana akan melaporkan kasus pemotongan dana operasional ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Langkat. “Masalah ini akan kami laporkan ke KPU,” ujar petugas PPK itu.
Kepala Sekretariat PPK Kec. Besitang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Supriono, dikonfirmasi Waspada, Kamis (15/8), membantah tudingan adanya pemotongan dana buat operasional PPK.
“Semalam kita rapat bersama untuk merinci pengeluaran. Ini masalah internal kami gak perlu dikembangkan,” kata Supriono yang tidak dapat menjelaskan rincian pengeluaran dana operasional PPK dengan alasan ia tidak tahu RAB secara persis.
Sekretaris KPU Langkat dalam suratnya Nomor: 725/KU.03.1- SD/1205/I/2024 menghimbau seluruh Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS se-Kab. Langkat untuk memastikan tidak terdapat pengurangan atau pemotongan honor, termasuk biaya operasional yang dapat berdampak pada penyalahgunaan anggaran.(a10)
