SIBOLGA (Waspada.id): Ratusan nelayan di Kota Sibolga terancam tidak dapat melaut menyusul pemangkasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar oleh PT Pertamina Depot Sibolga.
Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga, Julius Partogi Haloho, mendesak Pertamina untuk segera menambah alokasi BBM subsidi yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) setempat.
Julius menjelaskan, kuota penyaluran BBM subsidi ke SPBUN di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, yang biasanya 150 Kilo Liter (KL) per bulan, kini hanya diberikan 100 KL untuk bulan ini. Padahal, ada sekitar 300 kapal nelayan yang bergantung pada pasokan tersebut, sementara di Sibolga hanya tersedia satu SPBUN.
“Jumlah kapal nelayan yang membutuhkan BBM Subsidi ini ada kurang lebih 300 kapal, SPBUN di Kota Sibolga itu hanya ada 1, yang mana sekarang Kuotanya dikurangi oleh Pertamina,” jelas Julius di ruang kerjanya, Kamis (9/10/2025).
Dengan kuota yang terbatas ini, para nelayan mengeluhkan kelangkaan BBM subsidi, sehingga banyak dari mereka tidak bisa berangkat melaut. Kondisi ini juga dikhawatirkan memicu maraknya peredaran BBM ilegal di Kota Sibolga.
“Saya selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Sibolga, mengharapkan agar PT. Pertamina Depot Sibolga meninjau ulang kuota BBM subsidi yang diberikan kepada para nelayan melalui SPBUN yang ada di Kota Sibolga,” harapnya.
Di tempat terpisah, Penanggung jawab SPBUN, Mujiono, 54, membenarkan adanya pengurangan kuota solar subsidi. “Selama ini dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, dan September kami mendapatkan BBM subsidi sebanyak 128 KL, tetapi di bulan Oktober ini hanya 100 KL,” ungkapnya.
Kelangkaan BBM subsidi ini dikhawatirkan akan mengganggu roda ekonomi di Sibolga dan berpotensi menjadi titik rawan kejahatan BBM ilegal.
Sementara itu, PT Pertamina Depot Sibolga melalui Pertamina Sales Area Sibolga, yang telah beberapa kali diupayakan untuk diwawancarai, hingga Jumat (10/10) belum dapat memberikan keterangan.(tnk)
