LUBUKPAKAM (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program nasional 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu komitmen tersebut melalui percepatan layanan perizinan dan kemudahan administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Deliserdang berkomitmen mendukung penuh program nasional ini. Kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak huni tanpa beban biaya perizinan. Karena itu, sesuai arahan dari pemerintah pusat, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kami gratiskan bagi rumah subsidi,” kata Bupati Deliserdang, dr.H.Asri Ludin Tambunan saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, pada peninjauan perumahan subsidi SMK Residence 2 di Jalan Sentosa, Kecamatan Lubukpakam, Selasa (7/10/25).
Hingga kini, realisasi dukungan Deli serdang terhadap program 3 juta rumah telah mencapai 4.157 unit dari target 7.000-an unit.
Asri Ludin menyebutkan, langkah menggratiskan BPHTB dan PBG merupakan wujud konkret hadirnya negara di tengah rakyat.
“Kalau dulu harus bayar, sekarang tidak lagi. Inilah bentuk nyata bahwa negara hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil,” papar Bupati di acara yang turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), M Bobby Afif Nasution tersebut.
Sementara itu, Menteri PKP RI, Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemkab Deliserdang.
“Terimakasih Pak Bupati yang sudah berkomitmen pada program nasional ini. Kalau nanti realisasi atau kebutuhan Deliserdang terhadap rumah MBR ini lebih tinggi lagi, kami sangat mendukung,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menilai lokasi perumahan strategis, tidak rawan banjir, serta memiliki kualitas bangunan yang baik.
“Saya sudah cek, lokasinya strategis, airnya bagus, tidak banjir, dan kualitas rumahnya tidak kalah dengan rumah komersial. Saya kasih nilai delapan. Apalagi, kebijakan Pak Bupati soal BPHTB dan PBG gratis itu bukti negara hadir,” tutur Maruarar.
Maruarar juga mendorong agar pemerintah daerah menumbuhkan lebih banyak pengembang dan pengusaha lokal berkualitas untuk membuka lapangan pekerjaan baru di daerah.
“Kita harapkan dengan program ini, pengembang-pengembang muda bisa turut andil, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Ini tentu bersinergi dalam pembangunan daerah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama kebutuhan akan rumah layak huni,” tandas Muruarar. (id28)
