TEBINGTINGGI (Waspada.id): Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi melobi Menteri Keuangan (Menkeu) terkait APBD 2026 mengalami kegagalan. Akibatnya, tunjangan penambah penghasilan (TPP) bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota tersebut terancam dipotong.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Tebingtinggi, Sri Imbang Jaya, kepada Waspada.id membenarkan kabar tersebut pada Kamis (9/10). “Jangankan kita, gubernur saja tidak berhasil,” ujarnya mengisyaratkan bahwa lobi ke pemerintah pusat tidak membuahkan hasil.
Penolakan ini menyebabkan APBD Kota Tebingtinggi yang semula direncanakan senilai Rp719 miliar, berkurang Rp124 miliar menjadi hanya Rp595 miliar.
Ketua DPRD Tebingtinggi, Sakti Khadafi Nasution, menjelaskan bahwa dari anggaran yang tersisa, Rp380 miliar dialokasikan untuk gaji ASN dan Rp150 miliar untuk operasional kantor. “Dengan dana sebesar ini, apa yang bisa dibuat kota ini?” keluhnya.
Menanggapi situasi ini, sejumlah sumber yang memahami anggaran menyarankan agar Pemko Tebingtinggi mengambil langkah-langkah strategis. Beberapa saran yang diberikan antara lain:
– Pemotongan tunjangan ASN eselon III dan IV.
– Pengurangan honor anggota DPRD hingga 25%.
– Penundaan proyek fisik yang tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
– Mempertahankan sektor bantuan langsung kepada masyarakat.
“Saya kira ini langkah taktis yang harus dilakukan Pemko,” ujar seorang dosen dari perguruan tinggi swasta di Tebingtinggi yang enggan disebutkan namanya. (Lik)
