MADINA (Waspada): Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala BPKP Paula Henry Simatupang dan diterima Bupati MadinaH. Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis di Auditorium BPKP Sumut, Medan, Senin, (26/5/25).
Dalam penyerahan itu, bupati didampingi Plh. Sekda Sahnan Pasaribu, Asisten II Ahmad Meinul Lubis, Sekretaris Dewan Afrizal, Inspektur Rahmad Daulay, Kepala BPKAD Yaz Adu Syakirin, Kepala Bapenda Ahmad Yasir Lubis, dan sejumlah pegawai di BPKAD dan Bapenda.
Paula mengatakan, opini yang diberikan oleh BPK dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kemudian, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, ada beberapa temuan yang menjadi perhatian penting karena terjadi hampir di tujuh kabupaten/kota yang hari ini menerima LHP LKPD, antara lain, kekurangan volume bangunan, pencatatan aset yang belum efektif, perjalanan dinas yang masih sering jadi temuan.
Selanjutnya, Ketua BPKP juga meminta para kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPKP terhadap LHP yang diterima.
Bupati Madina H.Saipullah Nasution atas WTP ini menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa opini itu harus dilihat secara konprehensif, terlebih ada catatan yang diberikan oleh BPKP.
“Banyak catatan yang harus diperbaiki dan kami melihat itu adalah sebagai bentuk koreksi atas laporan keuangan yang kami serahkan. Karena itu, terhadap catatan dan rekomendasi dari BPKP, Pemkab Madina akan menindaklanjutinya dalam kurun waktu dua bulan.
Selanjutnya kami akan melakukan capacity building kepada pegawai atau pejabat yang langsung menangani kegiatan laporan keuangan di semua OPD yang ada di Madina.Sehingga tahun mendatang Pemkab Madina bisa mempertahankan opini tersebut dengan catatan yang jauh lebih sedikit, “ucap bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Erwin mengatakan keberhasilan Pemkab Madina meraih Opini WTP tiga kali berturut kemungkinan akan mendapatkan tambahan anggaran yang bisa diperuntukkan bagi pembangunan.
“Tapi, sebagai Ketua DPRD, saya berterima kasih kepada Pemkab Madina. Mudah-mudahan ke depan WTP ini dapat kita pertahankan dengan WTP murni karena tadi saat pengumuman ada dua yang ada penekanan sesuatu hal,” ucap Ketua DPRD Madina.
Erwin Efendi Lubis juga menilai, opini ini harus terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, terlebih tahun ini WTP yang diraih adalah murni atau tanpa ada PSH (Penekanan Suatu Hal).
“Alhamdulillah, WTP kitamini murni di tahun pertama pemerintahan Saipullah-Atika, mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan,” ucap Ketua Dewan.
Pemkab Madina pertama kali meraih Opini WTP pada tahun 2022 lalu masa kepemimpinan Sukhairi – Atika. Sejak saat itu, laporan LKPD selalu meraih opini serupa, dan tahun ini merupakan tahun ketiga secara beruntun pencapaian Opini WTP di kepemimpinan Saipullah-Atika.(a32)
