TAPANULI TENGAH (Waspada.id): Puluhan warga mendatangi Kantor Lurah Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk mempertanyakan penyaluran bantuan Jaminan Hidup yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kedatangan warga dipicu munculnya daftar penerima bantuan yang dianggap jauh dari kondisi riil masyarakat di lapangan.
Warga menilai banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan warga yang merasa pemerintah tidak serius memperhatikan nasib masyarakat kecil.
Menanggapi hal itu, Lurah Sibuluan Nauli, Pernando Hutabarat, pada Rabu (11/3/2026) menjelaskan bahwa pihak kelurahan sebelumnya telah menyerahkan seluruh data warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan kepada pihak kecamatan.
“Semua data sudah kami serahkan ke kecamatan, jumlahnya sekitar 590 warga. Namun data penerima yang tertera di sini tidak sesuai dengan data yang kami serahkan,” ujar Pernando Hutabarat di hadapan warga yang mendatangi kantor lurah.
Namun dari data penerima bantuan yang muncul, jumlah warga yang tercatat hanya sebanyak 34 orang. Perbedaan yang sangat mencolok ini membuat warga mempertanyakan transparansi serta mekanisme penetapan penerima bantuan tersebut.
Kejanggalan lain juga ditemukan dalam daftar penerima bantuan. Dari 34 nama yang tercantum, terdapat empat orang yang diketahui bukan berasal dari Kelurahan Sibuluan Nauli, melainkan dari wilayah Sibuluan Raya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan warga bahwa proses penetapan penerima bantuan tidak dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.
Selain itu, warga juga menyoroti adanya keluarga Kepala Lingkungan (Kepling) Lingkungan I, Awal Ludin Panggabean, yang tercatat sebagai penerima bantuan. Padahal menurut warga, pasangan suami istri tersebut diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Salah seorang warga, Ita Marisa, dengan nada kesal mempertanyakan logika pemerintah dalam menentukan penerima bantuan. “Masih banyak warga yang benar-benar susah, tapi justru tidak dapat bantuan. Sementara keluarga yang sudah jelas memiliki pekerjaan tetap malah menjadi penerima. Ini sangat tidak masuk akal,” ujarnya.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika mereka menyinggung slogan pembangunan daerah yang selama ini digaungkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni “Tapteng Naik Kelas”.
“Kalau seperti ini caranya, apakah ini yang dinamakan Tapteng Naik Kelas?” ujar seorang warga dengan nada tajam.
Menurut warga, sejak Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menjabat, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dinilai belum tertangani secara maksimal. Warga menilai pemerintah lebih banyak membangun citra melalui pemberitaan dibandingkan menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Di berita selalu disebut bupati gerak cepat menangani bencana dan membantu masyarakat. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Banyak warga menjerit meminta bantuan, namun sampai sekarang tidak juga dihiraukan,” ujar warga lainnya.
Warga bahkan mengaku baru kali ini merasakan kondisi di mana masyarakat harus berjuang sendiri menghadapi kesulitan, sementara perhatian pemerintah dinilai sangat minim. “Jangan hanya pandai membuat slogan dan pencitraan, tetapi rakyat dibiarkan berjuang sendiri,” tegas warga.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera turun langsung melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan Jaminan Hidup tersebut. Warga menegaskan bantuan sosial harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi polemik yang justru melukai rasa keadilan di tengah masyarakat. (Tnk)
