TAPTENG (Waspada.id) : Dua partai besar, NasDem dan Gerindra, kompak menyatakan sikap kritis terhadap arah Rancangan APBD 2026 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Keduanya menilai kebijakan fiskal Pemkab perlu diawasi lebih ketat agar tidak terjebak pada kepentingan sempit dan minim transparansi.
Dalam konferensi pers, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang bersama Ketua DPD Gerindra Sumut Rahmansyah Sibarani menegaskan komitmen partai untuk aktif mengawal proses pembahasan APBD.
“Kami tidak ingin APBD ini hanya menjadi formalitas belanja tahunan. Kami akan melakukan bedah APBD bersama Fraksi Gerindra dan NasDem untuk memastikan setiap rupiah anggaran menyentuh rakyat, bukan segelintir kepentingan,” tegas Hazmi Arif.
Hazmi menambahkan, Gerindra akan meninjau ulang seluruh prioritas program agar benar-benar berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, bedah APBD yang akan dilakukan bukan sekadar simbol politik, melainkan bentuk kontrol substantif terhadap kebijakan eksekutif.
Sementara itu, Rahmansyah Sibarani menegaskan langkah serupa dari Partai NasDem. Ia menilai, sinergi antara eksekutif dan legislatif harus dibangun dalam konteks pengawasan dan tanggung jawab, bukan kompromi politik.
“Kami tegaskan, bedah APBD 2026 akan kami lakukan untuk memastikan seluruh pos anggaran sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, serta selaras dengan RPJMD Provinsi dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami tidak mau ada kebijakan yang bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Rahmansyah.
Sikap kritis dua partai ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pembahasan APBD Tapteng 2026 tidak akan berjalan mulus tanpa pengawasan ketat.
Gerindra dan NasDem ingin menegaskan peran DPRD sebagai pengawal moral, transparansi, dan arah pembangunan daerah.
Langkah keduanya juga dinilai sebagai peringatan dini bagi Pemkab Tapanuli Tengah: era pembahasan APBD tanpa sorotan tajam telah berakhir.
