AEKKANOPAN (Waspada) :Fraksi NasDem DPRD Kab. Labuhanbatu Utara menolak Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri Wakil Bupati Labura H. Syamsul Tanjung, Selasa (14/6).
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi NasDem Arif Ripai, SP dalam pandangan umum secara resmi di kantor DPRD Labura.
Fraksi NasDem menilai bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan selama 1 (satu) tahun Fraksi NasDem berpendapat masih banyak yang tidak sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah, baik pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah yang belum tepat.
Lebih lanjut Arif Ripai mengatakan, karena itu Fraksi NasDem menolak Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Sekretaris Fraksi NasDem Tuni Pramono menambahkan alasan Fraksi NasDem menolak karena kita menilai kebijakan Pemkab Labura masih banyak yang kami temukan dilapangan yang tidak sesuai dengan prinsip dan ke bermamfaatan ditengah-tengah masyarakat.
Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai fungsi pengawasan ada terhadap 16 paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum yang tidak sesuai dengan volume yang telah ditetapkan oleh panitia. Sehingga dalam hal ini Fraksi NasDem juga meminta kepada penegakan hukum, Polres Labuhanbatu, Kajari Labuhanbatu, Polda Sumatera Utara dan bila perlu kita meminta kepada KPK untuk turun dan melakukan pencegahan.
Kita lakukan ini semata-mata karena kita berkeinginan pembangunan Labura sesuai dengan rencana aksi Pemkab Labura.
Partai NasDem akan terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak kepada masyarakat kecil, “beber Tuni Pramono”.
Ketua DPD NasDem Labura, Haris Muda Siregar, MM menyampaikan, bahwa pada prinsipnya mendukung daripada program kerja Bupati untuk menciptakan Pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan masyarakat Labura yang cerdas, sejahtera, religius (CSR) sebagaimana program Bupati Labura.
“Penolakan Fraksi Nasdem ini merupakan hasil rapat bersama, sebelum menyampaikan pandangan resmi Fraksi Nasdem pada sidang Paripurna Ranperda LKPJ Bupati hari ini, jadi semua point yang disampaikan dalam pandangan fraksi, telah melalui kajian dan pembahasan yang baik, intinya hal ini untuk perbaikan Labura kedepan,” ucap Haris. (Cim)
Pandangan Fraksi NasDem ini kami sampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD pada tanggal 14 Juni 2022.
