LANGKAT (Waspada.id): DPW NasDem Sumut mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, untuk segera mengumumkan data perusahaan dan oknum sebagai backing aksi pembalakan liar.
Ketua DPW Partai NasDem Sumut, Iskandar, ST, Jumat (12/12), menyatakan salah satu faktor penyebab bencana banjir dan longsor adalah rusaknya hutan. Pelaku pembalakan liar, katanya, harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
Ia mendesak para pelaku illegal logging agar diadili, mengingat dampak dari bencana yang dirasakan masyarkat Sumut sangat dahsyat dan memprihatinkan. Menhut harus membuka data perusahaan dan para pihak yang terlibat.
“Kami yakin, kementerian punya data lengkap soal itu. Baik pihak eksternal maupun internal pemerintahan yang terlibat dalam aksi perambahan hutan harus diproses,” katanya.
Ia menegaskan, sanksi hukum bagi para aktor illegal logging harus benar-benar ditegakkan. Karena, menurut dia, kerusakan hutan telah nyata menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat dan ekosistem.
Menurutnya, keterbukaan data untuk diakses publik, merupakan langkah penting untuk kepastian penegakan supremasi hukum agar keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari ulah mafia benar-benar terwujud.
“Kemenhut melalui Polisi Kehutanan, memiliki tugas dan kewenangan mengawasi aktivitas di kawasan hutan. Data perusahaan ilegal maupun legal, semestinya dimiliki secara lengkap,” tegasnya.
Jika Kemenhut tidak berani membuka data tersebut kepada publik, katanya, maka kinerjanya patut dipertanyakan. Publik patut menduga, kementerian malah melindungi para mafia kehutanan yang seharusnya diberangus.
“Jangan hanya menyegel 4 perusahaan yang diduga terlibat. Paling penting adalah mengumumkan secara jelas siapa pemilik perusahaan dan siapa sebenarnya dalang di balik perambahan hutan di Batang Toru,” ujar Iskandar.(id24)
