LANGKAT (Waspada): Nasib dua mega proyek infrastruktur pembangunan jalur kereta api di Kabupaten Langkat sangat memilukan. Proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah ini kurang pengawasan dan sarat praktik korupsi.
Pertama, proyek reaktivasi jalur kereta api Binjai-Besitang yang sudah cukup lama tak jelas progresnya. Proyek dengan total nilai anggaran Rp500 miliar lebih ini mulai digarap tahun 2016, namun hingga kini terlihat stag.
Armada angkutan massal kereta api yang awalnya digadang-gadang akan beroperasi pada tahun 2018 tak lebih hanya lips service. Terbukti, sampai memasuki medio 2025, ‘kuda besi’ ini tidak juga kunjung beroperasi.
Akibat tak beroperasinya kereta api, ditambah lemahnya pengawasan, material vital milik perusahaan BUMN ini, seperti paku rel, bahkan rel-nya menjadi sasaran empuk para kawanan maling.
Belum lama ini, material besi jalur rel kereta api di kawasan Kec. Padangtualang, digasak kawanan maling. Maling leluasa memotong besi rel yang sudah terpasang untuk dijual ke pasar gelap.
Aksi pencurian besi juga terdapat di beberapa lokasi jalur. Menurut pengamatan Waspada di lapangan, Selasa (3/6), material besi untuk mengikat antara bantalan beton dengan rel (pantrol) juga menjadi sasaran para maling.
Pantrol atau paku rel yang hilang disatroni kawanan maling di sepanjang jalur sudah tidak terhitung jumlahnya. Maling spesialis besi begitu leluasa menjalankan aksinya akibat minimnya pengawasan dari PT KAI.
Kemudian, mega proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa yang menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun. Proyek ambisius pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mangkrak total.
Proyek bernilai triliunan rupiah ini, ternyata tidak hanya diterpa masalah kualitas dan molornya waktu pengerjaan. Tapi, poyek pembangunan jalur KA yang menghubungkan dua provinsi ini sarat dengan praktik koruptif.
Terbukti, Jampidsus Kejaksaan Agung telah menyeret sejumlah pejabat korup, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga level Dirjen, termasuk pihak swasta. Kini, para koruptor yang merugikan keuangan negara ini sudah dijatuhkan vonis.
Proyek pembangunan konektivitas jalur kereta api yang menghubungkan kedua provinsi ini menjadi catatan buram bagi pembangunan infrastruktur perkeretapian di Sumatera Utara dan Aceh.
Anggaran super besar yang digelontorkan negara ternyata menjadi ajang bancakan bagi sejumlah pejabat yang bermental tamak. Kini, proyek ambisius ini sudah bertahun-tahun dibiarkan mangkrak, tanpa ada kejelasan kapan akan dilanjutkan kembali.
Mantan anggota DPRD Langkat, Kirana Sitepu, diminta Waspada tanggapannya mengatakan, program pembangunan jalur kereta api Sumut-Aceh ini sebenarnya sebuah pemborosan terhadap anggaran keuangan negara.
Bagaimana tidak, katanya, pemerintah pada masa rezim Jokowi berambisi membangun ruas tol Trans Sumatera yang menghubungkan Medan-Aceh. Kemudian, pada saat bersamaan membangun jalur KA yang tentunya menyedot anggaran cukup besar
Padahal, lanjutnya dia, mobilitas kenderaan di wilayah Aceh-Sumut tidak sepedat di daerah Jawa. Namun begitu, karena proyek ini sudah terlanjur dikerjakan, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkannya jangan sampai dibiarkan mangkrak permanen.(a10)
