LABUHANRUKU (Waspada):Kesulitan warga mendapatkan air bersih di Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara berlanjut.
Mereka mengancam mendatangi PDAM Tirtatanjung untuk meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan plat merah milik daerah ini dalam menggunakan dana tagihan pelanggan maupun melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dengan menyerahkan bukti pembayaran tagihan pemakai air, terkait polemik tagihan listrik belum lunas hingga berbuntut terhadap pemutusan sambungan arus listrik untuk sementara oleh PLN.
Akibatnya pendistribusian air bersih ke rumah warga maupun kantor dan sekolah di wilayah itu macet total dalam beberapa hari.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga meminta bantuan mobil petugas pemadam kebakaran (damkar) mendistribusikan air bersih, termasuk keperluan pelayat bagi anggota keluarga masyarakat yang tertimpa kemalangan meninggal dunia.
Di samping warga harus mengeluarkan dana ekstra/tambahan dari kocek sendiri membeli air sumur bor yang dijajakan pedagang Rp6.000/ jerigen.
“Sore kemarin sempat beli air untuk kebutuhan keluarga maupun bagi pelayat di rumah Rp6.000/jerigen. Malamnya turun satu mobil damkar membantu mendistribusikan air, setelah dijembatani oleh anggota DPRD yang juga Ketua DPC Hanura Kabupaten Batubara Usman. Ia
merasa prihatin melihat warga maupun pelanggan kesulitan mendapatkan air bersih di tengah polemik menerpa PDAM Tirtatanjung saat ini,” sebut Ismail salah seorang anggota keluarganya tertimpa musibah meninggal dunia warga Lingkungan II Kampung Nipah, Labuhan Ruku, Senin (26/9).
Kondisi PDAM Tirtatanjung saat ini dipimpin Hafizullah selaku direktur diterpa polemik mulai tagihan listrik sebagian belum terlunasi dalam waktu yang ditetapkan, sehingga berbuntut terhadap pemutusan sambungan arus listrik untuk sementara oleh PLN, sampai menunggu biaya tagihan/rekening dan keterlambatan dilunasi, baru akan disambung kembali.
“Ini kita tidak ketahui sampai kapan manajemen PDAM melunasi, sehingga arus listrik yang diputus sementara dapat disambung kembali serta membayar keterlambatannya. Sebab sampai sore ini pihak PLN sendiri masih menunggu,” ujar warga lainnya.
Warga mengaku mempunyai niat untuk mendahulukan atau menalangi pelunasan tagihan rekening listrik PDAM di unit Labuhan Ruku lebih Rp13 juta, sehingga arus listrik dapat disambung kembali agar pendistribusian air bersih dapat berjalan sebagaimana biasa, namun niat baik warga yang mempunyai kemampuan ini terbentur karena tidak ada jaminan dari pihak PDAM apakah membuat sebentuk perjanjian bersama, sedangkan Direktur Hafizullah sendiri tidak dapat dikontak atau dihubungi.
“Padahal kita mau koordinasi menyampaikan niat baik warga yang bersedia patungan untuk mendulukan pelunasan rekening listrik. Sebab air merupakan kebuhan makhluk hidup,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Batubara Usman.
Kepala ULP PT PLN Tanjungtiram Wawan kepada Waspada mengaku pihaknya sampai saat ini menunggu pelunasan dari pihak PDAM.
Sebagaimana diketahui polemik terjadi di PDAM Tirtatanjung sehingga DPRD Batubara melalui Komisi II lewat surat tanggal 22 Agustus 2022 merekomendasikan Hafizullah sebagai Direktur PDAM Tirtatanjung agar di ganti kepada Bupati Batubara.
Adapun alasannya mulai pembayaran listrik tidak lancar, bahkan pernah diputus karena tidak mampu membayar tagihan (tidak dapat mengelola keuangan secara baik), gaji karyawan sempat tidak terbayarkan empat bulan, banyak merekrut pegawai/karyawan baru sementara gaji karyawan lama belum bayar, sampai kurang transparan terhadap laporan keuangan.
Banyak pelanggan mengeluh air bersih dan tidak kooperatif kepada lembaga DPRD Kabupaten Batubara.(a.18).
