MADINA (Waspada): Kalau Pantai Barat Madina dilihat dengan mata hati, tentu saja, potret hari ini Pantai Barat sangat tidak wajar. Memprihatinkan…!
“Desa di Pantai Barat Madina, dengan sumber daya alam kaya dan masyarakat berpendapatan lumayan, tetapi desa jadi terisolir dan masyarakatnya termarjinalkan,” ujar Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Kontraktor Indonesia (Apkasindo) Madina H. Aflan Qadafi Nasution, Selasa (20/12).
Menjawab waspada.id dan beritasore.co.id melalui saluran telepon seluler dari Medan, Wakil Ketua DPRD Madina 2004-2009 ini mengungkapkan,
zaman penjajahan lahirnya Kota Natal, lahirnya tokoh pejuang seperti M. Nasir, St. Sahril, dll.
“Di zaman orla munculnya M. Nasir di kabinet dan juga sama St. Sahril dan Gubernur Sumut Humala Pontas dan juga hingga awal orde baru Sekwildasu Pak Bardansyah,” ujar mantan Ketua Gabungan Petani Sawit Indonesia (Gapeksindo) Madina (2001-2004).
Sebetulnya, kata Aflan Qadafi Nasution warga Pasar Baru Batahan ini, mengungkapkan, Pantai Barat Madina dari mulai zaman penjajahan, orla, orba sudah jadi primadona. “Tapi saya menganalisa 10 tahun terakhir, Pantai Barat Madina sudah kategori diabaikan malahan hasilnya dikuras tapi tidak diurus.”
“Alhamdulillah, saya dari 1990 masih Tapsel umur berusia 25 tahun, sudah jadi kontraktor di bawah Bendera CV. Batahan Perkasa. Oleh Pemkab Tapsel sewaktu selalu dikasih mengerjakan proyek-proyek di Pantai Barat Madina sekarang,” ujar Direktur CV Batahan Perkasa sejak 1990.
Jadi kalau saya hitung luar kepala, kata dia, kalau saya bandingkan dengan 10 tahun terakhir ini, Madina jauh lebih banyak proyek pembangunan semasa Tapsel masuk ke Pantai Barat Madina sekarang.
“Saya sudah dapat kerja daerah Sulangaling, Rantopanjang dan pada tahun sama rekan kontraktor lain mengerjakan proyek sejenis di Lubukkapundung dan Hutaimbaru dan Aekgodang. Padahal, Tapsel saat itu luas mencakup Madina, Tapsel, Kota P. Sidimpuan, Palas dan Paluta,” ujarnya.
Aflan Qadafi Nasution juga menjelaskan, dia sudah masuk ke Desa Singkuang, apalagi daerah Kec. Batahan sekarang ini. Juga semasa baru Madina akhir 1999- 2010.
“Seperti disampaikan Yashir Ridho Loebis, mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, untuk membangun Pantai Barat barangkali tidaklah berapa sulit kalau punya niat ikhlas. Selain APBD, ada lagi CSR dari perusahaan di Pantai Barat,” ujar Aflan.
Tapi, mantan politisi ini, mengungkapksn, maunya Pemkab Madina harus aktif mempertanyakan CSR tersebut dan mengkordinirya.
“CSR adalah sebuah kewajiban perusahaan yaitu 2,5 persen dari keuntungan perusahaan. Ada lagi, bantuan pihak ke-3 yang didapat dari perusahaan berdomisili di daerah ini. Tapi, janganlah masuk kantong pejabat,” tegasnya.
Sebetulnya, lanjut Aflan, ketertinggalan ini bukan hanya di daerah Pantai Barat Madina saja. Tapi juga termasuk di daerah Mandailing. Tentu, semua ini tergantung punya kebijakan.
“Tergantung program, kecerdasan dan niat.
Tapi kalau yang punya kebijakan hanya mengutamakan retorika dan seremonial, ya… inilah jadinya,” tegas H. Alfan Qadafi Nasution. (irh)
Teks foto:
Waspada/dok
Sungai Batangnatal di Natal. Kelihatan kapal nelayan berderet di pinggir sungai.
Teks foto:
Waspada/dok
H. Aflan Qadafi Nasution, Ketua DPD Apkasindo Madina, mantan Wakil Ketua DPRD Madina
Teks foto:
Waspada/dok
Jembatan hingga ke jalan, dengan posisi jalan nasional di satu kawasan Pantai Barat, Madina.
