LUBUKPAKAM (Waspada.id): Penjabat (Pj) Sekda Deliserdang, Dedi Maswardy MAP menegaskan, selama pelaksanaan progran makan bergizi gratis (MBG) di daerah itu, tidak ada satu pun laporan keracunan makanan.
“Hingga saat ini, tidak terdapat laporan kasus keracunan makanan di Deliserdang. Kita berharap ke depan hal ini tetap terjaga,” kata Dedi Maswardy kepada Tim pemantauan/Peninjauan Lapangan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI di Aula Cendana, Lantai I, Kantor Bupati Deliserdang, Selasa (7/10/25).
Dijelaskannya, Pemkab Deliserdang melalui Dinas Kesehatan juga telah membentuk tim khusus yang bertugas memberikan Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi (SLHS) kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dijelaskan Dedi, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyampaikan surat kepada Pemkab Deliserdang agar segera mengordinasikan seluruh kepala SPPG untuk mempercepat pengajuan SLHS tersebut ke Dinas Kesehatan.
“Kami perlu mengingatkan juga, apabila proses sertifikasi tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka SPPG yang bersangkutan tidak diperbolehkan beroperasi. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia ini bisa berjalan lancar dan tepat waktu,” tegas Dedi Maswardy.
Saat ini, tambahnya, sudah ada 26 unit SPPG yang beroperasi di Deliserdang. Dalam waktu dekat juga akan ada dua unit SPPG lagi yang beroperasi, yakni di Kecamatan Pantai Labu dan Biru-Biru. Sedangkan pendanaanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.
“Dari 26 SPPG tersebut, sebanyak 84.071 siswa telah menjadi penerima manfaat MBG. Selain itu, Pemkab Deliserdang juga bekerja sama dengan BGN untuk membangun satu unit SPPG di Kecamatan Pagarmerbau, dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” paparnya.
Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ir. Syarifah Alawiyah MMA menambahkan, pelaksanaan MBG di Deliserdang saat ini semakin hari semakin baik, terlebih setelah adanya arahan dan dukungan dari pemerintah pusat.
Pemkab Deliserdang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang diketuai oleh sekretaris daerah, Dinas Pendidikan, serta anggota terdiri dari unsur dinas sektoral terkait, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Koperasi dan UMKM, Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Lingkungan Hidup, Perindustrian dan Perdagangan, serta unsur dari kecamatan dan kelurahan.
Dijelaskan Syarifah, satgas secara rutin melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian dan kendala di lapangan, termasuk dalam hal penyaluran bantuan kepada kelompok rentan
Seperti ibu hamil dan menyusui, realisasi target penerima manfaat, pengelolaan dan pembuangan limbah makanan serta kebersihan dapur.
“Pemerintah daerah berharap dukungan dari pusat terus berlanjut. Seperti pendampingan teknis, ketersediaan bahan baku (susu segar dan bahan bergizi lainnya), serta percepatan verifikasi proyek dapur MBG,”paparnya.
Sementara itu, Tim Lapangan Kemensetneg, Dessy Dwi Astuty SH menjelaskan, kehadiran mereka ke Pemkab Deliserdang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG di daerah itu.
“Hasil dari diskusi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam memperkuat pelaksanaan program MBG, sehingga ke depan program ini benar-benar membawa dampak positif bagi anak-anak kita dan masyarakat luas,” tuturnya.
Tim Lapangan Kemensetneg lainnya, Rika Yuristia Mardhiyah SH MH menambahkan, pada rapat terbatas, 3 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting, salah satunya adalah peningkatan jumlah penerima manfaat program MBG dari semula 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang pada tahun ini.
Menurutnya, presiden juga menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk menyusun strategi percepatan pelaksanaan MBG, termasuk Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki tugas untuk mengawal efektivitas dan pencapaian target implementasi program tersebut.
“Kami memahami dalam pelaksanaan MBG, terdapat berbagai tantangan dan dinamika di lapangan. Karena itu, pemerintah pusat terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan, agar hambatan-hambatan yang muncul dapat diminimalkan, dan pelaksanaan program berjalan semakin baik ke depan,” papar Rika.
Salah satu fokus utama pemerintah, sebutnya, adalah penguatan tata kelola pelaksanaan program MBG, yang saat ini tengah diatur dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Rancangan Perpres tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan diharapkan segera disahkan oleh Presiden.
“Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan akan ada acuan yang jelas bagi seluruh instansi pemerintah.Termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya ,” paparnya.
Disebutkannya, pada kunjungan lapangan, Rabu, 8 Oktober 2025, akan ada peninjauan bersama untuk melihat aspek teknis pelaksanaan MBG di beberapa lokasi sekolah penerima manfaat
Turut hadir pada pertemuan tersebut, Kadis Ketahanan Pangan, Rahman Saleh Dongoran, SP Kadis Koperasi dan UKM, Dr Hj Miska Gewasari, Plt Kadis Pendidikan, Samsuar Sinaga MSi, Kepala Korwil SPPG Deliserdang, Yoga Aztrianto bersama 23 Kepala SPPG se-Deliserdang, kepala sekolah penerima manfaat yang akan dikunjungi, yaitu Kepala PC Alwashliyah Percut Seituan bersama Kepala SD Al Washliyah Percut Seituan, Kepala SMP Al Washliyah 11 Percut Seituan, Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Washliyah 19 Percut Seituan dan Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Percut Seituan dan lainnya. (id28)
