LIMAPULUH (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna laporan Badan Anggaran (Banggar), Senin (15/9).
Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. “Pembahasan tidak mengabaikan sistem maupun prosedural dan dapat berjalan lancar, sehingga pada hari ini dapat ditetapkan dan disepakati bersama, antara Pemerintah Kabupaten Batubara dengan DPRD,” ujarnya.
Syafrizal menambahkan, kesepakatan ini akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap laporan Badan Anggaran tentang KUPA dan PPAS Perubahan APBD. Mereka juga menolak pemberian anggaran kepada BUMD di Perubahan APBD TA 2025, namun mengusulkan agar diajukan kembali pada R.APBD TA 2026.
“Hal ini menjadi masukan serta memacu semangat Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, untuk bekerja dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebaik-baiknya,” kata Syafrizal. Ia juga menekankan semangat untuk memacu pembangunan dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Batubara yang Bahagia.
“Ini secara tidak langsung memacu semangat kita semua untuk terus berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan, guna peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pembangunan Kabupaten Batubara yang kita cintai ini,” tutup Wabup Syafrizal.(id39)
