LUBUKPAKAM (Waspada.id): Program penurunan angka kematian ibu dan bayi sejatinya bukan hal baru. Bahkan, berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya dinilai belum optimal. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang kembali menguatkan pola pendampingan terhadap ibu hamil berisiko tinggi sebagai langkah konkret menekan angka kematian maternal dan neonatal.
“Ke depan, ibu hamil yang berisiko tinggi akan kita kelola secara khusus. Mulai dari penjadwalan pemeriksaan Antenatal Care (ANC), pendampingan kader, hingga penjemputan menjelang persalinan bila diperlukan. Terutama bagi ibu-ibu dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, intervensi pemerintah harus hadir,” kata Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan saat membuka rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor dalam upaya penurunan angka kematian maternal dan neonatal di Aula RSUD Drs H Amri Tambunan, Kamis (8/1/26).
Bupati Asri Ludin Tambunan juga menekankan pentingnya optimalisasi peran sekitar 2.900 anggota tim pendamping keluarga (TPK), serta keterlibatan aktif unsur pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), bidan, kader keluarga berencana (KB), bidan desa, dan kader Posyandu.
“Tidak boleh ada kader yang hanya ingin menerima honor tanpa bekerja. Kita butuh orang-orang yang benar-benar mau turun ke lapangan dan peduli. Jangan karena jabatan atau kedekatan, lalu orang yang tidak mau bekerja justru ditunjuk,” tegasnya yang ketika itu juga hadir bersama Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo, SS.
Selain pendampingan, ia juga menginstruksikan agar pelayanan rujukan bagi ibu hamil dan bayi berisiko dilakukan secara cepat dan proaktif. Puskesmas dan rumah sakit diminta tidak menunggu, melainkan segera menjemput pasien menggunakan ambulans apabila diperlukan.
“Ini perintah. Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi. Kita tidak ingin lagi ada keterlambatan penanganan yang berujung pada kematian ibu dan bayi,” paparnya.
Dijelaskannya, Pemkab Deliserdang menargetkan sepanjang tahun 2026 terjadi penurunan signifikan angka kematian maternal dan neonatal, sekaligus menekan prevalensi stunting. Untuk itu, Bupati meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) keluar dari zona nyaman dan bekerja secara sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat.
“Saya ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya lahir sakit atau meninggal. Keterbatasan merekalah yang membuat peran pemerintah menjadi sangat penting,” tutur Asri Ludin.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber Prof.Dr dr Sarma Lumbanraja MKed (OG) SpOG (K) dan dr Putri Chairani Eyanoer MsEpi PhD Sp KKLP. Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, kepala puskesmas, koordinator KB, unsur PKK, serta tim pendamping keluarga.(id.28)
