SIMALUNGUN (Waspada): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun diminta segera menangani kasus sapi atau lembu milik warga yang terindikasi terkena penyakit mulut dan kuku (PMK) agar wabah tersebut tidak semakin meluas.
Harapan itu dikemukakan Salbin Damanik anggota DPRD Simalungun dari fraksi Amanat Persatuan (foto) kepada Waspada, Kamis (9/6), menyikapi adanya informasi ratusan sapi milik warga di Nagori Marihat Bandar terindikasi terserang wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
” Meski baru terindikasi, seharusnya Pemkab Simalungun tanggap menanganinya. Persoalan ini jangan dianggap kecil, Pemkab harus serius, jangan sampai wabah semakin meluas yang akhirnya menimbulkan kesengsaraan pada warga, khususnya pemilik sapi,” kata Salbin Damanik, SH, politisi Partai Amanat Nasional.
Dia sangat menyayangkan belum ada keseriusan pihak Pemkab Simalungun dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan daerah itu untuk mengatasi keresahan warga akibat sapi peliharaannya terindikasi terserang wabah penyakit mulut dan kuku.
Menurutnya, keberadaan ternak sapi sangat membantu perekonomian bagi warga pemilik sapi. Terutama membantu biaya menyekolahkan anak, bahkan biaya perbaikan rumah dan untuk tabungan keuangan.
” Informasi terakhir, sudah ada sapi milik warga di Nagori Marihat Bandar yang terserang wabah PMK, bahkan kabarnya sudah ada yang mati. Oleh sebab itu dinas terkait secepatnya mengendikan virus yang mematikan ini. Jangan sampai sapi banyak yang mati, baru sibuk,” ujar Salbin.
Sementara, PR Harahap warga Nagori Marihat Bandar, mengakui sejak sapi terindikasi terserang PMK, rasa cemas terus menghantui para pemilik ternak sapi.
Memang, kata Harahap, para pemilik sapi di daerah itu tidak secara khusus mengkandangkan ternak sapinya, tetapi sapi milik warga boleh dikatakan lepas memanfaatkan rumput di areal perkebunan kelapa sawit milik negara.
“Nah, sapi-sapi inilah yang banyak terlihat lemas, tidak mau makan, mulutnya mengeluarkan air liur berlebih, suhunya tinggi dan kukunya bernanah,” sebut Harahap.
Dia juga mengakui sejak tereksposnya kasus terindikasi PMK ini, pihak Dinas terkait ada yang turun mendatangi dan menanyai warga. Namun sangat disayangkan petugas dinas terkait tersebut tidak turun langsung melihat ternak sapi milik warga yang terindikasi PMK dimaksud.
” Mereka hanya datang menanya dimana ternak sapi warga yang terindikasi PMK. Petugas dari dinas peternakan itu sama sekali tidak memberi solusi, tidak mau turun langsung melihat ternak sapi warga karena berada di areal perkebunan,” kata Harahap.
Warga sangat mengharapkan keseriusan pemerintah menangani wabah PMK ini, dapat memberikan vaksin dan vitamin secara gratis sehingga ternak sapi milik warga dapat terselamatkan.
” Saat ini warga pemilik sapi kesulitan mendapatkan vaksin dan vitamin untuk sapinya. Kasihan mereka, kalaupun ada mereka harus membayar mahal dari petugas mantri hewan atau penyuluh dengan harga sekali suntik Rp.150 ribu per ekor,” tambah Harahap.
Sedangkan, Kadis Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kab. Simalungun, R.Pangaribuan yang dikonfirmasi tidak berhasil, sehingga tidak dapat diketahui sejauhmana penanganan pihaknya terkait kasus PMK sapi tersebut.(a27).
Ket.gbr: Salbin Damanik, SH anggota DPRD Simalungun. Waspada/Ist
