PEMATANGSIANTAR (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pematangsiantar menggelar operasi pasar.
Wali Kota Wesly Silalahi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Johannes Sihombing menyebutkan operasi pasar di hari pertama, Selasa (22/7) di dua titik yakni Kantor Lurah Banjar, Kec. Siantar Barat dan Kantor Lurah Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari.
Sedang di hari kedua, Rabu (23/7) giliran Kantor Camat Sianțar Martoba dan Kantor Camat Siantar Utara serta keesokan harinya, Kamis (24/7) di Kantor Camat Siantar Selatan dan Kantor Camat Siantar Timur serta hari terakhir, Jumat (25/7) di Kantor Camat Siantar Marihat dan Kantor Camat Siantar Marimbun.
Dalam operasi pasar itu tersedia beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp50.000, per karung kemasan isi 5 kilogram (kg).
Saat operasi pasar di Kantor Lurah Banjar, Jl. Bola Kaki, Sekretaris Lurah Banjar Rahmad menyebutkan masyarakat cukup antusias mengikuti operasi pasar, terbukti dari target 200 karung beras, hingga pukul 11:00, sebanyak 142 karung telah terjual. “Sejak pembukaan pukul 09:00 sampai sekarang pukul 11:00 telah terjual 142 karung beras.”
Menurut Rahmad, untuk masyarakat yang ingin membeli beras di pasar murah, cukup membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Jika dari kecamatan lain, akan kita arahkan untuk menyesuaikan jadwal di kecamatannya.”
Rahmad menegaskan PNS, TNI, Polri dan pensiunan tidak memperkenankannya membeli di operasi pasar. “Yang utama yakni warga yang tidak menerima bantuan apapun.”
Dalam operasi pasar itu, mengimbau masyarakat melakukan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Salah seorang warga Kel. Banjar, Suyatno mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi atas kebijakan operasi pasar itu. “Di tengah harga beras yang terus naik, kebijakan ini sangat membantu.”
Sementara, Kepala Diskominfo menyatakan operasi pasar itu sebagai upaya intervensi terhadap harga beras yang terus naik di pasaran, sedang transaksi sebaiknya menggunakan QRIS, karena selain aman, tidak repot menyediakan uang kembalian dan juga mendukung program kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Juga salah satu upaya dalam percepatan akses keuangan daerah dan merupakan indikator akses keuangan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” imbuh Kepala Diskominfo.(a28).
