BINJAI (Waspada.id): Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Binjai, Wahyu Umara, S.T., menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah isu dan pemberitaan mengenai kondisi kerusakan jalan di Kota Binjai. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di Kantor Dinas PUPR Kota Binjai, Selasa (24/02).
Dalam keterangannya, Wahyu Umara menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Sekretaris Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan kualitas infrastruktur jalan di Kota Binjai.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 saat ini cukup memprihatinkan, sehingga pelaksanaan perbaikan belum dapat menjangkau seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Kita tentu memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan yang rusak dapat segera diperbaiki. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun 2026, perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Dinas PUPR Kota Binjai menetapkan delapan titik prioritas pemeliharaan jalan, yakni Jalan Soekarno Hatta – T. Amir Hamzah (sekitar kawasan Tugu), Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Imam Bonjol (Binjai Kota), Jalan Pandega, Jalan Candra Kirana, Jalan Aipda Radiman, Jalan Samanhudi, serta Jalan Ikan Tenggiri.
Wahyu menyebutkan, pelaksanaan pemeliharaan jalan ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal Maret 2026. Saat ini, pihaknya tengah memasuki tahap persiapan teknis sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kita targetkan minggu depan atau di awal bulan Maret sudah mulai pelaksanaan pemeliharaan di beberapa ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai prioritas,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, apabila rencana pencairan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat direalisasikan, maka Pemko Binjai melalui Dinas PUPR akan kembali memprogramkan kegiatan tambahan yang dapat memperluas cakupan pembangunan dan perbaikan jalan sesuai harapan masyarakat.
Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang layak dan aman.(id.99)
