SAMOSIR (Waspada.id): Media massa yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah perlu memenuhi prasyarat administratif. Karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong agar poin verifikasi Dewan Pers dipenuhi.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap, saat menghadiri acara Syukuran HUT ke-6 Media Delegasi, di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu (18/10/2025). Turut hadir GM Geopark Kaldera Toba Ajizul Kholis, Bupati Samosir pertama Wilmar Simanjorang dan keluarga besar media online tersebut.
Erwin Hotmansah mengatakan, bahwa setiap media massa memang perlu melengkapi persyaratan administrasi, mulai dari dasar hukum perusahaan (notaris), kelengkapan redaksional, serta verifikasi dari Dewan Pers sebagai media yang kredibel dan bertangung jawab.
“Saat ini ada 95 media (massa) yang terdiri dari 18 media cetak, 64 media online dan 13 media elektronik yang terverifikasi Dewan Pers dan tergabung dalam Forum Wartawan Pemprovsu. Harapan kami kepada media ini untuk memenuhi persyaratannya, karena jika tidak terverifikasi maka (kerja sama) akan jadi temuan (masalah),” ujar Erwin.
Karena itu, lanjut Erwin, Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo terus mengimbau agar media massa yang belum terverifikasi Dewan Pers segera memenuhinya. Namun bukan berarti pemerintah hendak mengintervensi apa yang menjadi produk media.
“Bagaimana tahun ini media yang belum terverifikasi itu bisa mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pers sebagaimana yang dipersyaratkan bagi kerja sama pemberitaan kepada pemerintah daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” jelasnya.
Sementara itu, Pemimpin Umum Media Delegasi, Maruli Siregar mengapresiasi kehadiran Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mewakili Gubernur Sumur Bobby Nasution. Pihaknya menyampaikan bahwa media ini telah memproses kepengurusan dari Dewan Pers agar kolaborasi antara Pemprov Sumut dengan perusahaan media masa bisa berjalan baik. (id23)
