BATUBARA (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyatakan dukungan penuh dan siap berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Dukungan ini disampaikan saat Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, beserta Kalapas Kelas IIA Labuhanruku, Soetopo Berutu, saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., kemarin.
Audiensi tersebut membahas berbagai isu strategis terkait kondisi Lapas dan Rutan di Sumatera Utara, termasuk masalah over kapasitas dan pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan.
Kalapas Labuhanruku mengungkapkan bahwa Lapas yang dipimpinnya saat ini dihuni oleh 1.953 warga binaan, padahal kapasitasnya hanya 766 orang. Dari jumlah tersebut, kasus narkotika mendominasi dengan 1.156 kasus, dan sekitar 60% penghuni berasal dari Kabupaten Asahan.
Wagubsu H. Surya, B.Sc., menyampaikan keprihatinannya atas tingginya jumlah warga Asahan yang terlibat kasus narkoba, mengingat wilayah Asahan dan Batubara dikenal sebagai jalur masuk narkoba dari Malaysia.
Kalapas juga melaporkan bahwa Lapas Labuhanruku memiliki tingkat residivis tertinggi di Sumatera Utara, dengan lebih dari 840 narapidana residivis. “Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam menjalankan program pembinaan. Karena itu, kami berkomitmen memperkuat upaya pembinaan, baik melalui pelatihan kerja, pendidikan, maupun kegiatan keagamaan, agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, dibahas pula rencana pemanfaatan lahan di Kecamatan Air Joman, Asahan, untuk mendukung program ketahanan pangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui kegiatan pertanian.
Wagubsu H. Surya, B.Sc., mengapresiasi koordinasi yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan dan menegaskan dukungan penuh Pemprovsu untuk langkah pembinaan serta kolaborasi dalam mengurangi persoalan kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Ditjenpas, Pemprovsu, dan Lapas di daerah dalam mengatasi tantangan pemasyarakatan dan mendukung program ketahanan pangan berkelanjutan. (id39)
