Sumut

Penghapusan Honorer Jadi Isu Penting di Rakernas APKASI

Kecil Besar
14px

SERGAI (Waspada): Penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang menjadi pembahasan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Hotel Pullman Ciawi Bogor Jawa Barat.

Demikian disampaikan Kadis Kominfo Kab Sergai Akmal Koto saat di hubungi Waspada.id melalui layanan WhatsApp Minggu (19/6/2022) pagi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Akmal turut mendampingi Bupati Sergai H. Darma Wijaya, Wabup Sergai H. Adlin Tambunan, Sekda H M Faisal Hasrimy, Asisten Pemerintahan Umum Nina Deliana Hutabarat serta beberapa OPD mengatakan selain isu penghapusan tenaga honorer, juga banyaknya usulan kepala daerah terkait bagi hasil pertanian dan perkebunan, Iklim Investasi, Pepengelolaan Tambang, Hak Kepala Daerah, sejumlah perijinan yang diterbitkan pemerintah pusat dan isu Perpres No 33 Tahun 2020.

” Apa yang saya sampaikan ini merupakan pernyataan Mentri Dalam Negri RI Tito Karnavian dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Hotel Pullman Ciawi Bogor Jawa Barat, Sabtu 18 Juni 2022.” Papar Akmal.

Dalam sambutannya. Tito menegaskan bahwa Kementrian yang dipimpinnya adalah merupakan induk semang bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Tito yang juga selaku Penasihat Apkasi menegaskan bahwa kementriannya akan membuka pintu yang lebar atas seluruh sumbang saran dari Kepala Daerah yang menjadi bawahan sekaligus mitranya. Segala saran dan usulan kepala daerah akan sangat kita pertimbangkan, imbuhnya.

Dalam kesempatan itu lanjut Akmal. Bupati Sergai selaku Kordinator Wilayah Apkasi Sumatera Utara sangat intens menyuarakan hasil Rekomendasi Rakerwil Apkasi Sumut 19 Mei yg lalu. Dalam Rakernas tersebut Darma Wijaya menyampaikan rekomendasi hasil Rakerwil yaitu diantaranya, Penerimaan P3K diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan penggajiannya dimasukkan dalam Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Perkebunan bagi Daerah, Peninjauan Ulang terhadap Perpres no 33 Tahun 2020, Penerbitan ijin SPBU dengan Rekomendasi Pemerintah Daerah terlebih dahulu, Penggunaan Dana Perimbangan , Peningkatan Efektifitas SIPD, kerjasama BPN dan Kemendagri terkait Pembuatan Zona Nilai Tanah,serta usulan straegis lainnya.

Dalam sesi penutupan, Darma Wijaya menyempatkan berkomunikasi dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia terkait peningkatan Investasi di Tanah Bertuah Negeri Beradat, Segala bentuk Komunikasi Strategis terus dilaksanakan guna mensukseskan Pembangunan di Sergai yang merupakan Janji Politiknya.

Usai Rakernas, Darma Wijaya optimis rekomendasi Apkasi Wilayah Sumut yang dihimpun dengan Rekomendasi Apkasi wilayah lainnya yang dirangkum menjadi Rekomendasi Rakernas Apkasi akan diterima Pemerintah Pusat. Menurutnya Pemerintah Pusat dan Daerah harus singkron sehingga pemerintahan berjalan lancar dan Maju. Papar Akmal mengakhiri.(cmw)

Teks foto: Bupati Sergai H. Darma Wijaya disampingi Wabup H. Adlin Tambunan menyempatkan berkomunikasi dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia terkait peningkatan Investasi di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Waspada/ist

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE