LIMAPULUH (Waspada): Bupati Batubara, menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel gabungan di halaman kantor bupati, Senin (23/6).
Hal ini menyusul opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Batubara Tahun Anggaran 2024.
Bupati Baharuddin Siagian meminta ASN lebih akuntabel, mulai dari dokumen anggaran, pelaksanaan, hingga dokumentasi audio visual. Ia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembalikan temuan BPK, termasuk yang berkaitan dengan pihak ketiga.
“Setiap pembayaran kegiatan menggunakan CMS (Cash Management System), sehingga tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan keuangan,” tegas Baharuddin. Ia berharap agar temuan BPK RI tidak terulang di tahun mendatang.
“Di tahun 2025 ini pekerjaan harus lebih rapi, apa yang menjadi stressing BPK RI terhadap perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan aset, pendapatan, akuntabilitas kegiatan harus dikerjakan,” tandas Bupati.(a18)
