SIMALUNGUN (Waspada): Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, Pemkab Simalungun gelar Rapat Koordinasi (Rakor).
Rakor tersebut berlangsung di Kantor Camat Tapian Dolok, Jln Medan, Simalungun, dipimpin oleh Plt Bupati Simalungun H Zonny Waldi didampingi Sekda Esron Sinaga, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan Camat Tapian Dolok Juraini Purba, Senin (30/9/2024).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Simalungun, H. Zonny Waldi menyampaikan, komitmen pemerintah untuk meratakan pembangunan dan kemasyarakatan hingga menyentuh di tingkat Nagori dan Kecamatan demi mewujudkan visi-misi Pemerintah Kab. Simalungun.
” Kita harus garis bawahi, tolong lah menjadi koreksi, biarkan hingga tingkat Nagori dapat mandiri mengelola anggaran dan mewujudkan dalam rangka Marharoan Bolon bersama masyarakat, bergotong royong memperbaiki kampung halaman sendiri,” ujar Plt. Bupati.
Di hadapan peserta rapat, Plt Bupati berharap, dengan adanya rakor ini dapat mendorong semua sektor terkait untuk fokus dan lebih baik dalam melaksanakan pembangunan hingga akhir tahun 2024 ini.
Menurut Plt Bupati, rakor tersebut merupakan momen yang strategis bagi semua pihak untuk membangun komitmen dalam rangka menciptakan keserasian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja yang telah disusun dan untuk akselerasi program kegiatan pembangunan di tahun 2024.
” Sebagai perpanjang tangan Pemerintah, kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Simalungun melalui pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu pentingnya koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” sebut Zonny.
Netralitas Dan Integritas
Di sisi lain, dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Plt. Bupati Sinalungun itu juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas.
“ Hal ini sangat penting untuk menjaga kondusifitas daerah, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada sebab sudah diatur dalam UU No 7 tahun 2017,” tandas Plt Bupati sembari berharap Pilkada yang aman dan kondusif dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, Plt. Bupati juga menyoroti pentingnya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk memperhatikan pencatatan masyarakat BPJS Kesehatan dan memperlancar proses rujukan ke rumah sakit kabupaten.
Sebelumnya, Sekda Esron Sinaga menyampaikan bahwa, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dalam mewujudkan Rakyat Sejahtera agar bermakna. Pelaksanaan dan keterlibatan masyarakat yang ikut aktif dan berkontribusi lewat gerakan Marharoan Bolon dapat diwujudkan secara masif.
“ Marharoan Bolon bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Melalui gerakan ini, kita berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Esron.
Dalam upaya memastikan program pemerintah berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, Sekda meminta, para ASN meningkatkan perbaikan pelayanan publik, kesejahteraan, kualitas dan kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu merupakan komitmen Pemkab Simalungun agar selalu on time setiap jadwal demi menunjukkan wajah Simalungun yang terus tumbuh dan berkembang dalam pembangunan dan kemasyarakatan.
” Ini suatu lompatan besar dan maha karya besar dengan menggambarkan kerja keras kita hingga sampai saat ini dalam pembangunan melalui Marharoan Bolon menunjukkan wajah Simalungun,” kata sekda
Selain itu, menjelang Pilkada serentak tahun 2024, Sekda Simalungun, Esron Sinaga juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah-tengah masyarakat di daerah kerja masing-masing.
“ Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian dan persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Demokrasi yang sehat harus dibarengi dengan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” imbuhnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Esron Sinaga berharap dapat teridentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(a27).
